Diduga Tebar Kebencian Berbau SARA, Ferdinand Hutahaean Terancam 10 Tahun Penjara

Nasional

NOTULA – Gara-gara menebar cuitan yang diduga bernada ujaran kebencian dan menyinggung SARA, politisi Ferdinand Hutahaean harus berurusan dengan hukum. Saat ini Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi menaikkan status kasus itu.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, kepada wartawan menyampaikan, dalam hal ini penyidik menerapkan Pasal 45 a Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU 11/2008 tentang ITE, dan juga Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

“Tapi belum dinyatakan tersangka, belum dipersangkakan. Penyidik menerapkan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 a ayat 2 UU ITE terkait menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan SARA,” beber Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/21).

Ferdinand dengan cuitan di akun Twitternya dianggap berpotensi menerbitkan keonaran, sebagaimana Pasal 14 ayat 1 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang ancaman hukumannya 10 tahun penjara.

“Ini kan dugaan tindak pidana yang dapat menerbitkan keonaran, tentu (proses penegakkan hukum) ini dilakukan secara adil, transparan, dan berkeadilan,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.id.

Polri Kirim SPDP

Sementara itu, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menaikkan status kasus dugaan ujaran kebencian Ferdinand Hutahaean itu ke tahap penyidikan.

“Berdasar hasil gelar perkara, kasusnya diaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Ahmad Ramadhan.

Usai pemeriksaan sejumlah saksi, kemudian gelar perkara, statusnya naik ke penyidikan, penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainnya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung.

“Hari ini juga tanggal 6 Januari 2022, siang tadi, penyidik Siber telah menerbitkan SPDP dan telah dikirimkan ke Kejagung,” sambungnya.

Polisi juga telah memeriksa saksi sebanyak 10 orang. Dari jumlah itu, lima diantaranya merupakan saksi ahli.

“Ada 10 saksi. Lima saksi dan lima ahli, terdiri dari ahli bahasa, ahli sosiologi, ahli hukum pidana, ahli agama dan ahli ITE,” pungkasnya.