Dianggap Suap, Beri Hadiah ke Pejabat Bakal Ditangkap

Nasional

NOTULA – Mulai 2019 ini pemberi hadiah atau gratifikasi kepada penyelenggara negara akan dijerat hukum pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikatakan Direktur Gratifikasi KPK Syarif Hidayat, pemberi gratifikasi bisa dijerat dan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Sedang bagi penyelenggara negara yang menikmati akan dijadikan tersangka penerima suap.

“Kalau selama ini yang kami klarifikasi penerima gratifikasi, mulai tahun ini KPK akan melakukan klarifikasi terhadap pemberinya,” tegas Syarif.

Dia juga menjelaskan, pihaknya selama ini hanya melakukan pemanggilan terhadap penerima gratifikasi untuk menjelaskan maksud dari pemberian tersebut. Sekarang pihaknya akan klarifikasi ke pemberi, untuk mengetahui motif pemberian gratifikasi, termasuk sumber dana atau barang yang diberikan.

Syarif juga mengatakan, jika uang yang digunakan untuk memberi gratifikasi berasal dari kantong negara, maka dianggap sebagai bentuk lain dari usaha penyuapan. Saat ini Surat Keputusan (SK) pimpinan (KPK) sudah dikeluarkan, dan mulai digunakan untuk menangkap para pemberi gratifikasi.

Namun, meski sudah mendapat lampu hijau, Syarif mengakui, tidak semua pemberian gratifikasi akan diusut. Menurut dia, pihaknya akan memulai pengusutan dari nilai barang atau gratifikasi yang besar.

Menurutnya, skema pengusutan dari mulai nominal besar itu menjadi pertimbangan tersendiri, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki lembaga antirasuah tetap punya keterbatasan.

“Tidak terbatas (nominal), tapi karena mungkin keterbatasan orang KPK. Sebagai info, pada 2018, pelaporan gratifikasi mencapai 2.300 laporan, yang bisa kami tindak lanjuti sangat sedikit. Kalau ditanya berapa nilainya, kami akan pilih yang nilainya material,” pungkasnya

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, juga sempat menyinggung soal pemberian gratifikasi seks kepada penyelenggara negara yang bisa dijerat pidana. Menurut dia, di beberapa negara berkembang lain, gratifikasi seks masuk dalam kategori gratifikasi.

“Saya pikir itu kan bentuk hadiah juga, yang membiayai orang lain,” ujar Alexander, seperti dikutip dari rmol.co.

Alexander mengatakan, pemberi gratifikasi mengeluarkan uang untuk membiayai layanan seks bagi penerima gratifikasi. Apalagi jika dibalik pemberian itu ada maksud tertentu yang meminta imbalan.

“Mestinya itu bisa dijerat sebagai gratifikasi, apalagi kalau dalam pemberian itu ada sesuatu yang diberikan penerima gratifikasi itu, misalnya dengan menyalahgunakan wewenang, pemberian izin, dan seterusnya,” imbuhnya.