Di Kemenkum HAM, AHY Bawa 2 Boks Bukti Otentik KLB Deliserdang Ilegal

Nasional

NOTULA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi pengurus DPP dan 34 DPD dan DPC se-Indonesia menyampaikan surat keberatan atas diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) oleh sekelompok orang di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, akhir pekan lalu.

Di kantor Kemenkum HAM, AHY dan rombongan terlihat membawa dua kontainer boks berisi dokumen otentik bahwa penyelenggaraan KLB di Sibolangit, Deliserdang, ilegal

“Jadi kami sudah sediakan berkasnya, lengkap, otentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim, KLB itu sama sekali tidak memenuhi AD/ART konstitusi Demokrat,” tegas AHY kepada wartawan, Senin (8/3/21).

Dia menegaskan, gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB itu sejatinya tidak sah. Tidak hanya kuorum, unsur DPP yang seharusnya menjadi penyelenggara KLB pun tidak ada.

Berdasar AD/ART, kata AHY, aturan mengenai penyelenggaraan KLB itu bisa dibenarkan bila disetujui dan diikuti sekurang-kurangnya 2/3 DPD (Dewan Pimpinan Daerah).

Selanjutnya, sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah ketua DPC se-Indonesia, dan harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP), dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Jadi semua itu menggugurkan hasil dan semua klaim, dan produk yang mereka hasilkan pada saat KLB Deliserdang itu. Mereka juga tidak menggunakan konstitusi Demokrat yang sah, AD/ART yang sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada Mei 2020 lalu,” rincinya.

Seperti dikutip dari RMOL.id, seusai wawancara singkat bersama awak media, AHY dan rombongan langsung memasuki Gedung Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham-RI.