NOTULA – Lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diingatkan agar benar-benar netral dalam penghitungan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jika tidak, gerakan people power akan benar-benar terwujud.

Demikian disampaikan anggota Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) yang juga calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB), Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, dalam konferensi pers di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

“Jadi tidak ada jalan lain, kita harus serempak seluruh Indonesia, rakyat harus turun mengepung KPUD-KPUD, kemudian yang pusat terakhir kita mengepung KPU, turunkan 10 juta massa,” tegasnya.

Dia juga menekankan, gerakan people power dengan menurunkan 10 juta orang bukan hal mustahil. Sebab, jika sudah diinstruksikan oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, maka Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama pun ikut menggerakkan massa.

“Insya Allah 212 dengan GNPF Ulama akan diinstruksikan oleh Imam Besar, kita menurunkan people power untuk memenangkan Indonesia dan memenangkan Prabowo-Sandi,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Muhsin, people power sebenarnya hanya jalan terakhir, jika kecurangan yang terjadi tetap dibiarkan oleh para penyelenggara Pemilu.

“People power itu jalan terakhir, ketika sudah tidak ada jalan lagi, ya kita akan turun. Tapi kita akan turun secara damai. People power tapi damai. Itu gerakan moral, kita akan gerakan di seluruh Indonesia. Nanti terakhirnya di Jakarta,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.co.