Dewan Pers: Negara Wajib Hindari Pembatasan Kemerdekaan Pers

Nasional

NOTULA – Merespons perkembangan politik akhir-akhir ini, Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, menyatakan, kemerdekaan menyampaikan pendapat dan ekspresi merupakan hak warga negara yang dilindungi Undang Undang.

Menurutnya, kemerdekaan pers merupakan bagian tidak terpisahkan dari kemerdekaan dalam menyatakan pendapat. Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu menegaskan, kemerdekaan pers juga bagian dari pinsip demokrasi.

Atas dasar itulah, M Nuh mengatakan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan ekspresi harus diperjuangkan bersama oleh seluruh elemen bangsa.

“Dewan Pers mengajak semua pihak menciptakan kondusivitas dan tekad bersama, agar kemerdekaan pers semakin berkualitas dan dapat memberi kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” demikian salah satu poin pernyataan sikap Dewan Pers, Sabtu (2/1/21).

Di awal tahun ini Dewan Pers juga mengajak semua pihak menjaga dan melaksanakan spirit UU 40/1999 tentang Pers.

Mantan Rektor ITS itu juga menegaskan, di setiap negara yang menganut sistem politik demokrasi, pers bebas memberitakan berbagai masalah terkait kepentingan publik.

Meski demikian, seperti dikutip dari RMOL.id, kebebasan itu harus tetap selaras dengan Kode Etik Jurnalistik.

Terkait masalah yang muncul dalam kerja jurnalistik, M Nuh mengatakan, harus diselesaikan melalui mekanisem yang diatur dalam UU Pers.

“Secara prinsipil dan moral, negara berkewajiban menghindari atau meminimalisir hambatan dan batasan atas kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik,” pungkasnya.