Dewan Pers: ‘Indonesia Barokah’ Bukan Pers

Nasional

NOTULA – Dewan Pers telah melakukan kajian terhadap tabloid ‘Indonesia Barokah’ yang dianggap menyudutkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kajian dilakukan setelah ada pengaduan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dan akhirnya Dewan Pers memutuskan, tabloid 16 halaman itu tidak memenuhi syarat sebagai sebuah perusahaan pers sebagaimana diatur dalam UU 40/1999 tentang Pers dan peraturan dari Dewan Pers tentang standar perusahaan pers dan kode etik jurnlistik.

“Semua pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah dipersilakan menggunakan UU lain di luar UU 40/1999 tentang Pers, karena dilihat dari sisi adminitrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers,” kata Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, dalam keteranganya, Selasa (29/1).

Tulisan dan konten dalam rubrik laporan utama, dan liputan khusus, hanya memuat beberapa pernyataan dari narasumber yang telah dimuat dalam media siber lain.

Menurut dia dia, tulisan yang ada pada tabloid Indonesia Barokah memuat opini yang menghakimi dan mendeskriditkan Prabowo tanpa disertai verifikasi, klarifikasi ataupun konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

Padahal itu merupakan kewajiban media sebagaimana termaktub dalam kode etik jurnalistik.