Demokrat: PDIP Tak Berhak Menuding Pihak Lain sebagai Guru Korupsi

Nasional

NOTULA – Partai Demokrat menyayangkan sikap Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah yang menyebut Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai guru korupsi.

Pernyataan itu disampaika  Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar. Dia menilai, PDIP tidak berhak menuding pihak lain sebagai biang korupsi di negeri ini.

“Saya tidak membela, tapi PDIP tidak berhak menuding pihak lain,” tutur Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar, seperti dikutip dari rmol.co, Senin (3/12).

Renanda justru meminta PDIP berkaca pada diri sendiri. Sebab, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tengah berada dalam lingkaran partai politik paling korup di Indonesia saat ini.

Salah satu indikatornya, sambung Renanda, ada delapan kepala daerah dari PDIP menjadi tersangka korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mereka sendiri kan terlibat dalam hal yang sama, kepala daerah mereka tertangkap KPK, paling banyak, empat tahun terakhir,” tegasnya.

Terkini, kader PDIP yang terjaring operasi KPK adalah Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, dalam perkara suap mutasi dan promosi jabatan di Pemkab Cirebon.

Dalam proses penyidikan kasus itu, KPK menemukan dugaan aliran dana dari Sunjaya untuk kegiatan peringatan Sumpah Pemuda yang digelar PDIP.