Demokrasi Kian Rapuh, Saatnya Buzzer Ditertibkan secara Hukum

Nasional

NOTULA – Saat ini sudah waktunya buzzer pendukung pemerintahan Joko Widodo ditertibkan, karena hanya merongrong kepercayaan publik hingga membuat demokrasi rapuh.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menanggapi fenomena buzzer pemerintah yang kian meresahkan publik, seperti keberadaan Ambroncius Nababan dan Abu Janda yang kini tengah dipolisikan.

“Secara politik mungkin pemerintah tidak memerlukan buzzer, terlebih koalisi pemerintah telah menguasai parlemen secara total,” tegas Dedi, seperti dikutip dari RMOL.id, Minggu (31/1/21).

Dia membenarkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi tidak saja berbicara pemerintahan, tapi juga soal kelangsungan partai politik yang memerlukan popularitas.

Karena itu, keberadaan buzzer tidak hanya digunakan untuk legitimasi kebijakan, tapi juga untuk mendistribusikan pesan agar selalu terlihat baik di mata publik. “Juga, agar kebijakan pemerintah selalu memiliki dukungan melalui buzzer,” katanya.

Akan tetapi, melihat kondisi saat ini, yang membuat demokrasi menjadi rapuh justru karena buzzer sudah merongrong kepercayaan publik.

“Jadi sudah waktunya ada penertiban dari sisi hukum, terlebih kita punya Kapolri baru. Propaganda politik harus diakhiri,” pungkas Dedi.