Demokrasi Indonesia Merosot Bakal Jadi Sorotan Joe Biden

Nasional

NOTULA – Rezim Joko Widodo dinilai sebagian kalangan sudah mendegradasi iklim demokrasi di tanah air. Sebab itu, Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, diyakini akan berpikir seribu kali untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Indonesia.

Analisa itu disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto. Dia juga mengingatkan, Joe Biden tidak akan menghentikan perang dagang antara negaranya dengan China.

Permasalahan antar kedua negara raksasa itu dianggap sudah sangat rumit. Mulai dari dominasi AS yang memanipulasi mata uang di China, hingga masalah pengaruh klaim China di jalur laut Asia Selatan.

“Tapi gaya Biden dan Trump akan berbeda, dan treatment penyelesaiannya kemungkinan tidak agresif atau intimidatif seperti gaya Donald Trump,” tutur Satyo, seperti dikutip dari RMOL.id, , Minggu (24/1/21).

Gaya dan faktor kepemimpinan Biden itu, kata mantan Sekien Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) ini, akan berpengaruh terhadap Indonesia.

Dijelaskan, sudah menjadi tradisi bahwa jika Partai Demokrat memimpin AS, isu demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan ekologi menjadi isu sentral dan sangat mempengaruhi politik luar negeri AS.

Apalagi di akhir kepemimpinan Donald Trump beberapa menteri dari Indonesia, seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menemui Trump ketika rezim berganti.

“Sudah pasti kebijakan di era Trump akan dievaluasi, dan akan banyak ‘syarat’ bagi pemerintahan Jokowi bila hendak melanjutkan kerja sama dengan AS di era Biden. Isu demokrasi, HAM, dan ekologi menjadi prasyarat,” jelas Satyo.

“Kita tahu beberapa waktu belakangan ini pemerintahan Jokowi dianggap mendegradasi demokrasi, indeks demokrasi terjun ke tingkat terbawah sejak era reformasi,” sambungnya.

Dia juga membeberkan penyebab rezim Jokowi dianggap mendegradasi demokrasi. Pertama, terkait penanganan aksi demonstrasi. Misalnya Pilpres 2019, demonstrasi di beberapa kota yang menolak revisi UU KPK, RKUHP, dan aksi menolak UU Cipta Kerja.

“Kemudian penangkapan beberapa aktivis pro demokrasi karena menolak disahkannya UU Cipta kerja dan penanganan aparat yang represif dan kerap menimbulkan korban jiwa, hingga terkait kasus terbunuhnya 6 anggota FPI di jalan tol Jakarta – Cikampek,” papar Satyo.

Persoalan itu, sambung dia, akan menjadi agenda yang akan diklarifikasi rezim Joe Biden terkait hubungan kerjasama dengan Indonesia di masa depan.

Bagaimana pun juga, siapapun presiden AS, pasti akan memiliki kepentingan yang sama dalam tujuan kendali kawasan Asia Pasifik.

“Jika Indonesia terlalu berharap pada AS, tentunya akan menghadapi politik luar negeri di era Biden yang democrat, yang lebih mengutamakan soft power, diplomasi dan kekuatan perang hibrida,” pungkasnya.