Masinton Pasaribu. (rmol.id)
NOTULA – Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dinilai paling bertanggungjawab atas gerakan turun jalan yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/22).
Pandangan itu dilontarkan politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, Senin (11/4/22) malam . Menurutnya, aksi mahasiswa menjadi puncak dari kegelisahan akibat klaim Luhut soal big data yang meminta penundaan Pemilu 2024.
Dia juga mengatakan, baru-baru ini Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa tidak ada penundaan, dan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal, 14 Februari 2024.
Bagi Masinton, sikap Presiden Jokowi merupakan bentuk tanggungjawab untuk meredam gejolak publik akibat pernyataan Luhut itu.
“Sikap kesatria Presiden Jokowi ini bentuk tanggungjawab seorang pemimpin dalam mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” katanya kepada wartawan.
Aktivis 98 itu juga mempertanyakan di mana Luhut berada saat mahasiswa turun jalan. Menurutnya, harusnya Luhut yang menjelaskan kepada mahasiswa yang aspirasinya menolak Pemilu ditunda.
“Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden,” tegasnya.
Masinton juga mengatakan, jika memang bisa bertanggungjawab pada big data hoax yang diucapkan, maka Luhut lapang dada mundur dari jabatannya.
“Harusnya Menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoax,” pungkasnya.
About Post Author
