NOTULA – Wacana pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu Serentak 2019 menyeruak, demi menjaga legitimasi. Demikian analis politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, Selasa (23/4).

“Untuk menjaga legitimasi hasil Pemilu, tidak ada salahnya dibentuk TPF, terlebih dengan kondisi saat ini, membaca hasil laporan Bawaslu terdapat banyak daerah dengan pelaksanaan bermasalah,” katanya.

Menurutnya, TPF juga harus diberi keleluasaan dalam skema ataupun metode yang digunakan untuk melakukan pencarian fakta-fakta kecurangan.

“Tidak hanya soal kecurangan yang dilakukan personal orang per orang, tetapi juga mencakup soal teknis pelaksanaan yang tidak sesuai standar aturan KPU,” jelasnya.

Dalam konteks itu, pemerintah harus sungguh-sungguh berupaya menghadirkan demokrasi yang bersih dan bermartabat. Dengan adanya TPF, apapun hasilnya, publik harus menerima.

“TPF harus berisi tokoh-tokoh relevan yang independen, juga dari lintas bidang,” pungkas Dedi.

Sementara itu salah satu Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Irfan Yusuf, berpendapat, pembentukan TPF bukan hal keliru, jika ditujukan untuk mengusut kecurangan pesta demokrasi dalam Pemilu 2019.

“TPF bukan hal tabu,” tegas Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Irfan Yusuf, seperti dikutip dari rmol.co, secara terpisah.

Irfan menilai Pemilu 2019 menjadi sejarah gelaran terburuk sejak era reformasi. Berbagai dugaan pelanggaran muncul secara massif. “Memang luar biasa pelanggarannya. Menurut saya ini Pemilu paling jorok dalam sejarah,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, pembentukan TPF merupakan opsi terakhir jika lembaga pengawas yang ada sudah tidak mampu bekerja. “Sebenarnya kalau mau, KPU dan Bawaslu bisa menginvestigasinya,” pungkasnya.

Secara terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan sepenuhnya pembentukan tim pencari fakta (TPF) dugaan kecurangan Pemilu kepada pihak-pihak terkait.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan, pembentukan TPF bukan kewenangan pihaknya. “Saya pasrahkan kepada lembaga yang lain. Tugas kami mengawasi kalau ada yang melakukan pelanggaran,” katanya, kepada wartawan, di Media Center Bawaslu RI, Jakarta Pusat.

“Kami serahkan kepada lembaga lain yang terkait untuk menilai. Itu kan sebuah wacana ya. Silakan didiskusikan di antara para pihak dulu,” pungkasnya.