Dedi: Kritikan Din, JK dan Said Aqil Masuk Akal, Pemerintah Memang Bikin Bingung Rakyat

Nasional

NOTULA – Sepanjang hari kemarin, kritik dari sejumlah tokoh bangsa terhadap maju mundurnya kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyeruak di permukaan, dan rasional. Faktanya, pemerintah kerap mengeluarkan pernyataan absurd dan membingungkan masyarakat.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta pemerintah konsisten dengan kebijakan PSBB yang belakangan akan dilonggarkan. Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj juga meminta pemerintah tegas menerapkan PSBB.

Dan terakhir, mantan Wakil Presiden, M Jusuf Kalla, menyebut wacana the new normal dan ajakan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat untuk berdamai dengan Covid-19, dinilai berbahaya, karena bisa menimbulkan banyak korban.

“Kritik para tokoh bangsa pada presiden itu masuk akal, karena masyarakat kebingungan dengan jalannya PSBB, dan kondisi ini memudarkan kepatuhan masyarakat pada pemerintah,” tutur pengamat politik, Dedi Kurnia Syah, Rabu (20/5).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) itu mengatakan, wacana pemerintah melonggarkan PSBB sebagaimana diungkapkan para menterinya, dan belakangan ditegaskan oleh presiden bahwa belum ada pelonggaran PSBB, makin membuat masyarakat bingung.

“Kritik ini lebih pada komitmen keseluruhan penanganan, tidak sebatas pada presiden, tetapi juga para pemangku kepentingan yang berebut wacana,” tegas Dedi Kurnia, dosen ilmu komunikasi Universitas Telkom itu.

Karenanya, baik kebijakan PSBB maupun rencana the new normal yang memperbolehkan usia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas kembali diyakini akan menimbulkan masalah baru. “Selesaikan dulu wabah, baru bicara the new normal,” katanya.

Sudahi Kesimpangsiuran

Kebingungan masyarakat tampak nyata di lapangan. Kondisi terkini, masyarakat mulai ramai kembali memadati jalan raya dan fasilitas-fasilitas umum.

“Itu mengindikasikan bahwa apa yang digariskan pemerintah tidak semuanya diikuti masyarakat,” ujar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partonan Daulay, secara terpisah, seperti dikutip dari rmol.id, Rabu (20/5/20).

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menilai maju mundurnya peraturan itu akibat simpangsiurnya kebijakan, yang akhirnya masyarakat bereaksi, lantaran kerap dibuat bingung.

“Sudah tidak efektif lagi ungkapan-ungkapan (yang simpang siur) seperti itu,” katanya. Bahkan, lanjut dia, beberapa reaksi masyarakat di media sosial seperti #IndonesiaTerserah, seolah menunjukkan bentuk perlawanan masyarakat terhadap pemerintah secara halus.

“Masyarakat mulai menggugat, ada yang populer kemarin tuh #IndonesiaTerserah. Yaa itu gambaran, orang sekarang sudah enggak begitu memperdulikan aturan dan kebijakan sebagaimana yang disampaikan pemerintah, ya terserah saja,” tuturnya.

Sebab itu, Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR ini berharap, jangan ada lagi kebijakan simpang siur dan inkonsisten dari pemerintah. Ini akan berdampak langsung pada rakyat. “semakin banyak aturan yang dikeluarkan, makin banyak pelanggaran terjadi,” pungkasnya.