NOTULA – Sejumlah temuan penting saat kerusuhan beberapa waktu lalu, dipaparkan tim advokasi korban kerusuhan 22 Mei (225) kepada Komnas HAM.

Sejumlah temuan yang dimaksud terkait dengan penanganan yang dilakukan aparat kepolisian dalam penangkapan dan penahanan yang dinilai sewenang-wenang.

“Ada penyiksaan lewat pemukulan yang sangat brutal, dilanjutkan dengan menyeret korban,” kata perwakilan tim advokasi, M Kamil Pasha, di kantor Komnas HAM, Selasa (28/5).

Menurutnya ada juga temuan penangkapan yang dilakukan aparat di sekitar Asrama Brimob, Petamburan, yang sarat dengan kekerasan.

“Saat itu jelas-jelas korban tidak melakukan perlawanan, tetapi tetap dilakukan pemukulan yang diduga dilakukan oknum aparat,” ujarnya.

Karena alasan itu, Kamil menyatakan, pihaknya menilai tindakan kepolisian dalam penanganan kerusuhan 21 dan 22 Mei telah melanggar HAM dan menciderai kedaulatan negara, termasuk menganggu keamanan, kenyamanan, dan keselamatan negara.

Sebab itu tim advokasi meminta Komnas HAM segera memanggil Menkopolhukam dan Kapolri, untuk mempertanyakan dugaan perlakuan tindakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran SOP kepolisian.

“Termasuk dugaaan pelanggaran HAM yang dialami Warga Negara Indonesia atas nama korban aksi 21 dan 22 Mei 2019,” pungkasnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Saat ke Komnas HAM, tim advokasi juga membawa beberapa selongsong peluru yang ditemukan di lapangan.