Daripada Naikkan Iuran, Pecat Direksi BPJS yang Tak Kompeten!

Nasional

NOTULA – Penerbitan Perpres 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan yang berisi keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan hanya menambah beban masyarakat yang tengah kesulitan ekonomi di tengah wabah Covid-19.

Demikian ditegaskan anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, kepada wartawan, Jumat (15/5/20). Dia menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan nasib rakyat, juga putusan Mahkamah Agung (MA).

Seperti diketahui, sebelumnya MA telah membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS dalam Perpres 75/2019.

“Rakyat lagi susah. Kenapa iuran BPJS dinaikkan? Pemerintah ini kurang peka,” tegasnya.

Menurut dia, ketimbang menaikkan iuran, dia justru meminta Presiden Joko Widodo menelaah akar dari masalah yang diderita BPJS.

Menurutnya, masalah iuran peserta bukan pokok masalah defisit triliunan rupiah di badan itu, tapi amburadulnya manajemen pengelolaan BPJS.

Andre Rosiade menyarankan Presiden Joko Widodo memecat jajaran direksi BPJS Kesehatan yang kurang kompeten.

“Saran saya ke Pak Jokowi, tolong pecat direksi BPJS Kesehatan yang tidak kompeten. Kita tahu dalam praktiknya banyak fraud yang terjadi di lapangan dan tingkat kolektibilitas yang rendah,” tegasnya.

“Jadi jangan tiba-tiba meminta kenaikan iuran, apalagi di saat rakyat sedang susah akibat wabah Covid-19 seperti saat ini,” pungkas Andre.

Kangkangi Yudikatif dan Legislatif

Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah melalui Perpres Nomor 64/2020 telah mengangkangi kekuasaan yudikatif.

Dalam hal ini keputusan Mahakamah Agung (MA) Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Bahkan, kewenangan legislatif, dalam hal ini DPR RI, pun turut dikangkangi. Sebab DPR telah menyatakan keberatan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu melalui rapat-rapat di Komisi IX, rapat gabungan Komisi IX bersama pimpinan DPR.

Penegasan itu disampaikan Saleh Daulay, dalam keterangannya yang dikutip rmol.id.

“Bagi saya, keluarnya Perpres ini mengukuhkan kekuasaan eksekutif yang jauh melampaui legislatif dan yudikatif,” katanya. Padahal, lanjut dia, di dalam sebuah negara demokrasi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kedudukan sama.

Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu menilai keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, sangat membebani masyarakat.

“Batalkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan! Harus dicabut!” tegasnya.