NOTULA – Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan uang yang disita dari 75 pejabat Kementerian PUPR terkait dugaan suap pengadaan proyek SPAM. Per hari ini, Jumat (5/4), jumlahnya mencapai Rp 33 miliar dan ratusan ribu dollar.

“Jadi, sampai akhir Maret 2019, selama proses penyidikan, KPK telah menyita uang dari 75 orang, termasuk di antaranya dari 69 orang telah mengembalikan uang ke KPK,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, dalam keteranganya di Jakarta, Jumat (5/4).

Menurutnya, uang yang berhasil disita dari puluhan pejabat di Kementerian PUPR itu tak hanya dalam bentuk pecahan rupiah, tapi juga berbagai pecahan dollar atau mata uang asing.

Dengan rincian, Rp 33.466.729.500, USD 481.600, SGD 305.312, AUSD 20.500, HKD 147.240, EUR 30.825, GBP 4000, RM 345.712, CNY 85.100, KRW 6.775.000, THB 158.470, YJP 901.000, VND 38.000.000, dan ILS 1.800.

Mantan akfivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menduga masih ada pejabat di Kementerian PUPR yang belum mengembalikan uang kepada KPK.

“KPK menduga pembagian uang pada pejabat Kementerian PUPR terjadi massal pada puluhan pejabat di sana,” tandas Febri, seperti dikutip dari rmol.co.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sedikitnya delapan orang tersangka. Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE), Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Sedang empat tersangka yang diduga penerima sudap adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung, Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah; Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin.