Dampak Pandemi, Mahasiswa UMM Ajukan 9 Tuntutan

Malang Raya, Pendidikan

NOTULA – Aliansi Mahasiswa Bergerak Universitas Muhammadiyah Malang (AMB-UMM) mengingatkan birokrasi kampus terkait pendidikan bermutu, artinya UMM berkewajiban menunjang perkuliahan bermutu bagi mahasiswa.

Sebab itu, AMB-UMM mengajukan tuntutan kepada Rektor, Dr Fauzan MPd, menyangkut hak-hak mahasiswa, meliputi 9 tuntutan, antara lain, pemotongan SPP 50% selama pandemi, pembebasan SPP untuk mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah, dan kuota gratis selama perkuliahan daring.

AMB-UMM juga meminta agar peningkatan biaya SPP 5% per tahun dihentikan, biaya magang selama pandemi diringankan, perpanjangan masa pembayaran SPP, serta mengembalikan 50% uang P2KK dan Pesmaba, karena mahasiswa baru tidak melaksanakan P2KK secara offline.

Mereka juga meminta kampus menghentikan pungutan liar parkir masjid untuk mahasiswa UMM, karena termasuk fasilitas dari SPP yang dibayar selama ini, dan hendaknya kampus menjamin efektifitas pembelajaran selama pandemi.

Lewat rilis yang dikirim ke redaksi notulanews, Selasa (16/2/21), AMB-UMM menegaskan, pada dasarnya mahasiswa mendukung kebijakan dan program-program UMM yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa dan seluruh elemen universitas, demi menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Rilis itu juga menyebutkan, belakangan ini semua mengalami dampak berat akibat pandemi Covid-19 yang menimpa dunia, yang berdampak serius terhadap berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, ketahanan nasional, bahkan pendidikan.

“Yang paling kami rasakan sebagai mahasiswa adalah Surat Edaran UMM Nomor E.6.o/080/BAA-UMM/II/2021 tentang seluruh kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara blended learning sampai akhir semester genap tahun kkademik 2020/2021,” bunyi salah satu alenia dalam rilis itu.

Berdasar apa yang disampaikan dalam surat itu, perkuliahan tetap dilaksanakan secara online pada angka 2, dan dijelaskan pada angka 3 yaitu praktik dilabotarium yang menunjang penyelesaian studi mahasiswa dilaksanakan secara offline.

“Menurut kami isi yang ada dalam angka 3 tersebut tidak dijelaskan fakultas mana saja yang melakukan praktik dilabotarium secara offline.”

Dijelaskan juga, isi dari angka 2 dan 3 itu jika tidak dilaksanakan secara tatap muka atau offline, maka kemana uang yang telah dibayar mahasiswa. “Karena kami tidak menggunakan fasilitas yang ada di kampus, termasuk kelas, labotarium, air, listrik dan perangkat penunjang lainnya.”

Pada Oktober lalu, tidak semua mahasiswa baru melaksanakan Pesmaba secara offline, dan mahasiswa saat ini melaksanakan P2KK secara online malah disuruh membayar penuh, padahal mereka tidak mendapat fasilitas seperti asrama dan konsumsi.

“Pertanyaannya, dikemanakan uang yang kami bayarkan, padahal kami tidak mendapatkan apa-apa yang seharusnya menjadi hak kami,” sambung rilis itu.

Padahal, banyak orang tua mahasiswa yang perekonomiannya tedampak akibat pandemi, penghasilan berkurang karena penerapan PSBB dan PPKM.

Meski begitu, di akhir alenia rilisnya, AMB-UMM yakin, rektor dan jajarannya sangat mempedulikan aspek keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh mahasiswa, sehingga mampu memberi kebijakan serta mengabulkan tuntutan-tuntutan para mahasiswa.

Sebelumnya pihak kampus telah menggelar audiensi dengan AMB-UMM. Namun hasil auidiensi dinilai tidak menjawab tuntutan mahasiswa. Sebab itu AMB-UMM berjanji menggelar aksi besar. Namun tidak dijelaskan kapan.