Dalam Hal Koalisi dan Oposisi, Polisi Terkesan Pilih Kasih

Nasional

NOTULA – Hukum tajam kepada oposisi dan tumpul kepada koalisi sedang dipertunjukkan penegak hukum, dalam hal ini Polri.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa), Amirullah Hidayat, menanggapi dua kasus yang sama, terkait perkara dugaan ujaran kebencian yang ditangani polisi.

Dua kasus itu, menurutnya, yang menimpa Pemimpin Majelis Pembela Rasulullah M Bahar bin Ali bin Smith, yang dilaporkan relawan petahana Joko Widodo ke Polda Metro Jaya terkait video ceramah “Jokowi banci”.

Yang kedua, kasus Bupati Boyolali yang juga politisi PDIP, Seno Samodro, yang dilaporkan ke polisi terkait dugaan menghina Prabowo Subianto dengan mengatakan binatang (Prabowo a**).

Menurut Amir, penanganan dua kasus itu tidak sama. Satu terkesan ngebut, dan satu lagi lambat.

Bahar Smith baru diperiksa sekali sebagai saksi terlapor, Kamis (6/11), langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kasus Bupati Boyolali yang juga sebagai terlapor, belum juga diperiksa.

Dia juga menjelaskan, Bahar bin Smith baru dilaporkan pada 28 November 2018, sedangkan Bupati Boyolali sudah dilaporkan pada 5 November 2018 lalu.

Menurut Amir, melihat fakta itu, terlihat sekali polisi tidak bekerja secara profesional dan netral. Polisi terkesan pilih kasih.

Kalau kasus yang dilaporkan berkaitan dengan pendukung Jokowi lambat diproses. Tetapi bila yang dilaporkan pihak oposisi, cepat sekali (prosesnya).

“Jadi benar kan, kalau yang terlapor oposisi cepat sekali diproses,” Amir menyayangkan, seperti dikutip dari rmol.co.