Copot Kepala Daerah lewat Instruksi Menteri, Gak Masuk Logika Hukum dan Politik

Nasional

NOTULA – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengaku tidak habis pikir dengan instruksi menteri yang dikatakan Menteri Dalam Negari (Mendagri), Tito Karnavian, bisa mencopot kepala daerah, jika mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, dasar instruksi menteri untuk mencopot kepala daerah sangatlah lemah, karena ada aturan yang lebih tinggi untuk bisa memberhentikan seorang kepala daerah.

“Itupun dengan catatan yang cukup serius. Misalnya, berbuat asusila, kriminal atau berhalangan hadir tetap, itu yang bisa memberhentikan bukan instruksi menteri,” kata Adi, dalam Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk ‘Ujung Pelanggar Protokol Corona, Penegakan Hukum Atau Kriminalisasi?’, seperti dikutip dari RMOL.id, Kamis(19/11).

Menurutnya, secara logika hukum juga tidak nyambung. Apakah seorang menteri mampu mencopot kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih melalui DPRD ataupun negara.

“Kan tidak masuk logika hukumnya, juga logika poltiknya. Jadi tidak ada dasar hukum maupun poltiknya,” tekan Adi.

Meski begitu, Adi menambahkan, jika dalam kerangka untuk ‘mengultimatum’ kepala daerah agar menegakkan protokol kesehatan, insturuksi Mendagri Tito Karnavian tepat.

Seperti diberitakan, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, keluarnya instruksi menteri itu sebagai respon atas terjadinya kerumunan massa yang terjadi akhir-akhir ini.

Menurut dia, Instruksi Mendagri No 6/2020 itu dikeluarkan sebagai tindak lanjut perintah dari Presiden Joko Widodo dalam rangka memastikan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Tito menegaskan, ada sanksi berupa pencopotan bagi kepala daerah yang tidak mampu menegakan Prokes.

“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah,” ujar Tito saat rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).