Arsip Kategori: Pendidikan

Hasyim: Pendidikan Indonesia Mahal dan Buruk

NOTULA – Masih banyak masyarakat belum mengenyam pendidikan yang layak, karena pengelolaan pendidikan yang buruk. Kenyataan itu sangat disayangkan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo.

“Banyak yang belum mendapatkan kesempatan belajar, saya tanya untuk masuk ke fakultas kedokteran berapa sih? Ada yang bilang Rp 500 juta, 1 miliar rupiah dan sebagainya,” ungkapnya, dalam acara Kebhinekaan dan Pemilu Damai, di Gedung Bhayangkari, Jakarta Selatan, Minggu (27/1).

“Ini masalahnya, the high cost of education, biaya tinggi pendidikan di Indonesia mengakibatkan banyak orang dari keluarga yang sederhana ekonominya tidak sempat ikut pendidikan-pendidikan bagus,” tuturnya.

“Mana mungkin rata-rata pelajar-pelajar lulus SMA dari keluarga sederhana bisa membayar ratusan juta rupiah, dua puluh juta rupiah juga diragukan, dua juta rupiah diragukan,” lanjut dia.

Menurut Hasyim, anggaran pendidikan nasional saat ini sekitar Rp 440 triliun. Nilai itu menurutnya lebih dari cukup. Namun dia tetap mempertanyakan kenapa kondisi pendidikan tetap mahal.

“Persoalannya adalah it’s a managerial problem, masalah pendidikan nasional kita adalah masalah manajemen, berarti apa? Masalah manusianya,” tandas dia, sambil menyampaikan visi-misi Nomor Urut Dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di hadapan anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Digelar Maret, UN SD, SMP dan SMA Dimajukan

NOTULA – Pemilu serentak 17 April 2019 berdampak pada jalannya Ujian Nasional (UN) pelajar SD, SMP dan SMA. Pemerintah pusat memajukan pelaksanaan UN yang harusnya April-Mei menjadi Maret.

Seperti dikatakan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, pergeseran waktu pelaksanaan UN 2019 sesuai hasil rapat koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Semoga saja adik-adik pelajar siap menghadapi ujian yang pelaksanaannya dimajukan satu bulan lebih awal ini,” kata Suli, seperti dikutip dari rmol.co, Senin (7/1).

Secara terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo, menegaskan, pihaknya akan memanggil Kadispendik Jatim, minggu depan, terkait persiapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan terkhusus SMK/SMA di Jatim.

“Kami akan tanyakan bagaimana kesiapan UN yang jadwalnya dimajukan itu, apakah mengganggu kemampuan belajar siswa atau tidak,” jelas Hartoyo.

Selain itu, pihaknya juga akan evaluasi SMA double track, SMK Blud, juga terkait kebijakan mutasi guru dan kepala sekolah beberapa minggu yang lalu.

Jadwal UN 2019 memang sedikit maju jadwalnya dibanding 2018 yang dimulai pada April, sedangkan UN 2019 mulai Maret, selain menyesuaikan Pilpres dan Pileg secara serentak, juga bertepatan waktu puasa Ramadan.

UN pertama kali berlangsung di jenjang SMK/MAK dan sederajat pada 25-28 Maret, diikuti UN SMA/MA pada 1,2, 4, dan 8 April. Sedangkan UN Program Paket pada 12-16 April, dilanjutkan UN SMP/MTs pada 22-25 April. Pemerintah juga mengagendakan UN Program Paket B/Wustha pada 10-13 Mei.

PGRI Berharap Effendi Simbolon Ikut Perjuangkan Guru Honorer

NOTULA – Sikap Presiden RI, Joko Widodo, yang tidak menerima perwakilan dari puluhan ribu guru honorer yang unjuk rasa di depan Istana, beberapa waktu lalu, sangat disesalkan. Jokowi pun dinilai tidak punya niat baik.

Didi Suprijadi, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), mengatakan, sebenarnya para guru hanya meminta pemerintah memberikan kejelasan atas nasib mereka.

“Ini agak dilema juga bagi kami para guru, karena sekian banyak guru honorer, sampai tiduran di depan Istana tapi tidak digubris, ada yang long march sampai Istana juga enggak diterima,” sesalnya, dalam diskusi bertajuk ‘Vokasi dan Ironi Pendidikan di Era Milenial’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).

Hadir juga sebagai salah satu pembicara dalam diskusi itu, politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Kepada Effendi, Didi berharap agar harapan para guru honorer diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) segera disampaikan ke Jokowi.

“Mudah-mudahan Pak (Effendi) Simbolon akan membuka hati (Jokowi) ini,” harapnya, sembari menekankan, Effendi merupakan politisi dari partai pendukung pemerintah yang selalu membela kepentingan para guru dan guru honorer.

Menurut Didi, seperti dikutip dari rmol.co, dari 1,2 jutaan guru honorer, tidak sedikit yang sudah mengabdi hingga 10, 20 bahkan 30 tahun.

“Malah tadi pagi ada satu orang guru yang pensiun guru honor, sudah umur 60 tahun gaji terakhirnya Rp 160 ribu per bulan. Coba ironi tidak, di negara yang katanya gemah ripah loh jinawi, ada pekerja dan pekerjaannya itu di instansi pemerintah, Kemendikbud, di sekolah,” sesalnya lagi.

Menurut dia, diangkatnya guru honorer menjadi ASN sebenarnya bukanlah karena masalah negara tidak punya uang, tapi tidak adanya kemauan dari pemerintah sendiri.

“Sebetulnya problemnya mungkin orang tahu. Tapi niatnya (pemeritah) yang tidak ada. Good will-nya itu yang kurang. Sebetulnya kalau niatnya ada, ini kan dari tahun 2005,” pungkasnya.

“Maaf, di Kemendikbud dan Kemenristekdikti Masih Ada Pungli”

NOTULA – Anggota Komisi X DPR RI, Effendi MS Simbolon, mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) harus diaudit terkait sistem pendidikan nasional. Pasalnya, anggaran yang besar tak linier dengan prestasi pendidikan Indonesia.

Effendi Simbolon juga mengatakan, praktik pungli (pungutan liar) sesungguhnya masih marak terjadi di lingkungan Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

“Mohon maaf, di Dikti dan Kemendikbud masih ada pungli. Mau jadi rektor atau kepala sekolah misalkan, harus setor sekian. Bahkan ini terjadi di almamater saya,” katanya, dalam diskusi bertajuk ‘Vokasi dan Ironi Pendidikan di Era Milenial’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11).

Parahnya lagi, lanjut politisi PDI Perjuangan ini seperti dikutip dari rmol.co, praktik pungli juga terjadi di beberapa sekolah.

“Jangan terlena dengan guru tanpa tanda jasa. Guru juga ada yang gombal. Ada juga guru yang mau naikin kelas muridnya, asal bayar berapa,” tambah Effendi.

Praktik pungli itu, tegasnya, menunjukkan bahwa ada ketidaksinkronan antara anggaran pendidikan yang besar, yakni 20 persen dari APBN, dengan moral pendidikan Indonesia. Maka dari itu, Kemendikbud dan Kemenristekdikti harus diaudit.

“Auditnya, audit sistem pendidikan nasionalnya. Kaitannya dengan kesejahteraan guru, sekolah-sekolah dan lain sebagainya,” pungkas Effendi meyakinkan.