NOTULA – Prestasi dan gerak cepat Polda Metro Jaya menangkap kelompok John Kei yang berbuat onar hingga menimbulkan korban luka dan jiwa di Perumahan Green Lake City, Tangerang, dan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, banjir apresiasi.
Apresiasi bahkan disampaikan langsung oleh Kapolri, Jenderal Idham Azis. Idham tegas mengatakan, Polri tidak akan memberikan ruang kepada kelompok preman yang membuat resah dan takut masyarakat.
“Kuncinya, negara tak boleh kalah dengan preman,” tegas Idham kepada wartawan, Senin (22/6). Menurut dia, negara harus hadir dan tidak boleh kalah dengan aksi-aksi kriminalisme.
Tindakan penganiayaan, pengerusakan atau pun penjarahan, sangat tidak dibenarkan. Jenderal bintang empat itu meminta proses hukum pelaku terus dikawal sampai sidang.
Dia juga meminta agar masyarakat ikut melakukan mengawasan. “Kita proses dan kita kawal hingga ke persidangan nanti,” ungkapnya, seperti dikutip dari rmol.id.
Kekerasan yang dilakukan kelompok John Kei terjadi pada Minggu (21/6), dipicu pembagian hasil jual tanah yang tidak merata antara dia dan Nus Key.
Pernyataan itu ditegaskan Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana, dalam keterangan pers, usai menciduk 30 anak buah John Kei, di Mapolda Metro Jaya, beberapa saat lalu.
“Adannya ketidakpuasan pembaagian uang hasil penjualan tanah, akhirnya saling mengancam melalui HP, intinya Jhon Kei merasa dikhianati soal pembagian uang,” kata Nana.
Kemudian John Kei memberi perintah anak buahnya untuk menghabisi keluarga Nus Key yang tinggal di Perumahan Green Like Cluster Australia, Cipondoh, Tangerang.
Akibat penyerangan itu, Yustus Crowing Rahakabu, meninggal dunia dan korban luka berat dengan jari tangan putus Muhammad Erwin alias Angky.
“Sampai saat ini 30 orang masih dilakukan pendalaman peran,” pungkas Kapolda.
Dari tangan para pelaku, polisi menyita empat kendaraan roda empat, 28 tombak, 24 sajam, dua buah ketapel, tiga anak panah dan tiga stik bisbol.
Para pelaku terancam pasal 88 KUHP terkait pemufakatan jahat, kemudian pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 351 penganiayaan dan UU Darurat No 12/1951.