NOTULA – Keputusan menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sebagai nakhoda lumbung pangan nasional oleh Presiden Jokowi dinilai sebagai keputusan ngawur.

Bahkan, penunjukan itu juga dinilai sebagai bukti penanganan tata kelola pemerintahan amatiran.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran, seperti dikutip dari rmol.id.

Dia berpandangan, seharusnya tugas yang diberikan kepada Prabowo itu ranah Kementerian Pertanian di bawah Syahrul Yasin Limpo.

“Dinilai dari sisi manapun, penunjukan itu tidak dapat dibenarkan. Secara teknis, ini ranah Kementan, bukan Kemenhan, maka yang seharusnya menjadi leader itu Menteri Pertanian,” jelasnya, Minggu (12/7).

Andi juga mengatakan, jika sekiranya program strategis nasional itu bersifat lintas kementerian, maka secara struktur seharusnya layak dinakhodai Menteri Koordinator (Menko).

Soal Menko mana yang layak, kata dia, hal itu tergantung tujuan dari program strategis nasional itu. Jika tujuan pengembangan lumbung pangan itu dalam kerangka kesejahteraan rakyat dan petani, maka yang relevan menakhodai adalah Menko Kesra.

Andi menambahkan, bila tujuannya memperkuat ketahanan nasional secara umum, maka yang tepat memimpin adalah Menko Polhukam.

Dan bila tujuannya memperkuat industri beras nasional, maka Menko Perekonomian yang lebih pantas menjadi leader.

“Jadi Menko yang lebih tepat memimpin kebijakan strategis nasional, yang bersifat lintas departemen. Bukannya Menteri Pertahanan,” tegasnya.

NOTULA – Purnawirawan TNI meluruskan kabar yang menyebut bahwa mereka turut mendukung RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) berganti nama jadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Kabar itu beredar setelah mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno bersama Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen TNI (Purn) Saiful Sulun dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berkunjung ke MPR, 2 Juli lalu.

Dikutip dari rmol.id, Saiful Sulun dan Kiki Syahnakri merasa perlu meluruskan sejumlah hal yang keliru dalam kabar tersebut.

Dijelaskan, pertama, kehadiran mereka ke MPR untuk mendampingi Try Sutrisno dan atas permintaan mantan wakil presiden RI itu.

Selain sebagai bentuk hormat kepada senior di TNI, kehadiran Saiful Sulun dan Kiki Syahnakri juga dalam rangka mendorong pimpinan MPR untuk mengkaji ulang UUD hasil amandemen 2002.

“Kedua, benar bahwa pada kesempatan itu dibicarakan juga tentang RUU HIP dan RUU PIP,” tegasnya, dalam keterangan klarifikasi yang diterima redaksi, Rabu (8/7).

Namun, tambah Saiful Sulun dan Kiki Syahnakri, posisi LVRI dan PPAD bersama organisasi purnawirawan TNI/Polri lainnya tetap konsisten menolak RUU HIP.

Mereka juga tegas memastikan tidak ada dalam dialog itu yang menyatakan bahwa purnawirawan TNI menyetujui usulan RUU PIP.

Sedangkan pernyataan Try Sutrisno tentang RUU PIP dalam jumpa pers setelah dialog ketika itu merupakan pendapat dalam kapasitas sebagai wakil ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

“Bukan atas nama purnawirawan,” tutupnya.

NOTULA – Pandemik Covid-19 diprediksi mempengaruhi meningkatnya jumlah pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala saerah (Pilkada) serentak 2020 ini.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan, penyebabnya adalah ruang interaksi sosial untuk kampanye terbatasi, akibat pandemik Covid-19.

Situasi seperti itu membuat Parpol lebih memilih bakal calon yang sudah punya bekal elektabilitas tinggi dan sumber daya yang kuat.

Seperti dikutip dari rmol.id, dia mengungkapkan, dampak negatif dari pandemik juga membuat sumber daya yang dimiliki para calon lawan di daerah semakin mengecil.

Modal mereka untuk mengikuti pesta demokrasi tidak signifikan, sehingga opsi mundur dari perhelatan Pilkada menjadi pilihan tak terelakkan.

“Tak menafikan keadaan pandemik bisa berakibat terjadinya calon tunggal di Pilkada 2020. Hal ini bisa menjadi kesempatan empuk bagi petahana dan keluarga untuk mengikuti kembali Pilkada dengan cara meraup dukungan semua partai di daerah, sehingga tidak ada lagi pesaing,” ujar Guspardi, Senin (6/7/20).

Legislator asal Sumatera Barat itu pun mengkritik adanya cara itu. Pasalnya, bisa berdampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat. Masyarakat disuguhi cara pandang politik yang mengedepankan menang adalah pilihan. Padahal, adu gagasan untuk kemaslahatan daerah adalah esensi dari digelarnya Pilkada.

“Pemilu dalam demokrasi itu apa? Itu kan pertarungan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain, bukan antara satu kotak dengan kandidat atau sebaliknya,” bebernya.

Dijelaskan juga, masyarakat masih sering menjadi korban akibat buruknya pola persaingan politik oleh para kandidat kepala daerah. Contoh nyata untuk hal ini adalah politik uang yang masih menjadi siasat terselubung para kandidat.

Padahal berefek buruk bagi demokrasi. Fenomena calon tunggal yang memanfaatkan situasi pandemik untuk maju sendirian di Pilkada menambah daftar metode culas yang berdampak buruk bagi demokrasi itu.

Guspardi mendesak agar cara seperti itu tak dilakukan jika ingin membangun daerah dengan baik.

“Saya sebagai anggota DPR tentu mengimbau kepada masyarakat, kepada para tokoh, apalagi para petinggi partai, untuk menghindari calon tunggal itu,” tegasnya.

“Kita kan harusnya adu konsep, adu gagasan mau dibawa ke mana daerah, mau dibawa ke mana masyarakat,” tutup Guspardi.

NOTULA – Wacana reshuffle diyakini segera terealisasi. Salah satu yang meyakini perombakan kabinet bakal mawujud adalah Pakar Hukum dan Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam.

“Saya yakin Jokowi akan melakukan reshuflle secepatnya. Hal itu tidak dapat dipungkiri,” tutur Saiful Anam, seperti dikutip dari rmol.id, Sabtu (4/7/20).

Keyakinan Saiful Anam bukan tanpa dasar, karena ia mengaku mendapat informasi dari salah satu sumber di Istana yang tidak mau disebut namanya, bahwa akan ada orang baru masuk jajaran kabinet.

“Saya dapat kabar dari orang di Istana, ada beberapa orang yang akan diganti dan digeser dari pos sebelumnya. Orang yang tak mau disebut namanya itu bilang ada beberapa orang baru akan menduduki kursi menteri,” ungkap Saiful Anam.

Lalu siapa saja yang akan direshufle? Berdasar bisikan orang istana, sambungnya, diantaranya Mensos Juliari P Batubara, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkes Terawan Agus Putranto, dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.

Saiful juga menyebutkan, beberapa menteri lain yang kemungkinan akan dirombak atau digeser, antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menparekraf Wishnutama Kusubandio, dan Menag Fachrul Razi.

Sedang untuk orang baru yang bakal masuk jajaran kabinet di satu pos kementerian, menurut Saiful, ialah orang yang pernah berjasa untuk Jokowi.

“Salah satunya Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO, HM Darmizal. Namun, sumber itu tidak mau menyebutkan mau jadi menteri apa,” Saiful Anam mengakhiri.

NOTULA – Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan anak buahnya, Rieke Diah Pitaloka yang beken dengan panggilan Oneng, dipolisikan oleh tim Advokasi Anti Komunis (Taktis).

Kedua tokoh PDIP itu dianggap menjadi pengusul munculnya Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menanggapi itu, Ketua Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menjelaskan, setiap anggota Dewan berhak mengusulkan RUU, dan itu telah dijamin UU MD3 dan konstitusi.

“Setiap anggota DPR punya hak imunitas untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen,” jelas Basarah, usai menemui Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/20).

Seperti dikutip dari rmol.id, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, anggota Dewan tidak bisa dikriminalisasi haknya untuk mengusulkan RUU, sebab itu dia meminta pihak-pihak yang tidak sepakat dengan RUU usulan DPR dapat memberikan masukan, bukan mempolisikan.

“Jadi, enggak bisa ketika DPR menjalankan hak imunitasnya terus dikriminalisasi. Nanti orang enggak mau mengajukan RUU. Kalau enggak setuju RUU, diberikan hak untuk memberikan tanggapan, saran, termasuk melakukan koreksi. Nah, itu sistem bernegara kita yang diatur dalam aturan-aturan hukum,” katanya.

“Karena itu kita ikuti saja aturan perundang-undangan yang sudah kira sepakati bersama-sama ini,” imbuhnya.

Basarah menyiratkan, pelaporan terhadap Sekjen dan politisi PDIP oleh tim Taktis kurang tepat, lantaran anggota Dewan memiliki imunitas terhadap hukum dalam mengusulkan RUU, meski RUU itu disetujui atau tidak.

“Negara kita ini sudah menyepakati untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagi DPR diatur dalam UU MD3, semua aturan itu diikuti aja,” tutupnya.

NOTULA – Sebanyak 21 Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara aklamasi memilih Teguh Santosa sebagai ketua umum dalam musyawarah nasional pertama yang digelar virtual, Senin (29/6/20).

Selanjutnya, Teguh yang juga CEO RMOL Network itu akan memimpin organisasi perusahaan media siber itu untuk periode 2020-2025.

Nama Teguh disampaikan 21 pengurus daerah yang menghadiri Munas dalam sidang penyampaian pandangan umum yang dipimpin Plt.Ketua JMSI Riau, H. Dheni Kurnia.

Sebelum dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum JMSI, Teguh menjabat sebagai Plt Ketua JMSI DKI Jakarta. JMSI dideklarasikan pada 8 Februari 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020, oleh pengelola media dari 21 provinsi di Indonesia.

Munas pertama JMSI ini sedianya diselenggarakan di Pekanbaru, Riau. Namun, menyusul penyebaran virus corona baru, akhirnya disepakati menggelar Munas secara virtual.

Selain memilih Teguh Santosa sebagai ketua umum, peserta Munas juha sepakat meminta Plt Ketum JMSI, Mahmud Marhaba, mendampingi Teguh Santosa sebagai Sekretaris Jenderal JMSI.

Menanggapi permintaan aklamasi itu, Teguh mengucapkan terima kasih. Menurutnya, sebenarnya Mahmud Marhaba yang berperan besar dalam menggerakkan organisasi sejak dideklarasikan 8 Februari lalu di Banjarmasin.

“Aktor utama (di JMSI) sebenarnya adalah Bang Mahmud Marhaba. Sementara saya hanya merasa berkewajiban membantu niat baik ini. Insya Allah amanah saya terima, karena kita punya pandangan dan niat baik yang sama,” jelas Teguh.

Sebagai ketua umum terpilih, Teguh Santosa telah menyusun rencana kerja umum, termasuk membantu media siber di daerah.

Sedang Mahmud Marhaba mengatakan, pandangan umum dari 21 Pengurus Daerah JMSI itu akan menentukan masa depan JMSI.

“Kita semua berharap kepemimpinan ke depan solid dan dapat mewujudkan harapan kita semua. Terima kasih atas dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Teguh. Beliau (Teguh Santosa) ini telah mensupport membantu kita semua. Untuk itu kita sepakat mendukung kepemimpinan Teguh Santosa,” tegasnya.

Penetapan Teguh sebagai Ketua Umum JMSI dituangkan dalam SK No 07. Setelah ditetapkan, Teguh menyusun tim formatur yang akan membantunya menyusun kepengurusan JMSI periode 2020-2025 yang terdiri dari Mahmud Marhaba, Rahiman Dani, Dheni Kurnia, serta Zaki Mubarok.

NOTULA – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, divonis 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai Imam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Miftahul Ulum, selaku Asisten Pribadinya.

Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 18 Miliar lebih

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, harta benda dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang, guna menutupi uang pengganti itu. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka dipidana dengan penjara selama 2 tahun,” tambah Hakim Ketua, Rosmina, di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Senin malam (29/6/20).

Selain itu, seperti dikutip dari rmol.id, Majelis Hakim juga menjatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Imam Nahrawi setelah menjalani pidana pokoknya.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” jelas Hakim Rosmina.

Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Imam Nahrawi untuk membongkar aliran uang senilai Rp 11,5 miliar.

“Menyatakan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan terdakwa,” jelas Hakim.

Pertolonngan Allah

Menaggapi vonis itu, Imam Nahrawi mendoakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Awalnya, Rosmina meminta Imam untuk menanggapi putusan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim, namun Imam menyampaikan sesuatu di hadapan Majelis.

“Terimakasih Majelis Hakim Yang Mulia. Kami sudah mendengarkan segala pertimbangan dan putusan. Pertimbangan-pertimbangan itu pun tidak memuat satu kalimat pun dari pleidoi kami, pembelaan kami. Dan pertimbangan-pertimbangan itu murni dari Jaksa Penuntut Umum (JPU),” tutur Imam melalui video telekonferensi.

Selanjutnya Imam berdoa untuk Majelis Hakim agar tetap mendapat pertolongan dari Allah SWT.

“Karenanya kami berdoa pada Allah semoga Yang Mulia Majelis Hakim senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah SWT menjaga kehormatan sekaligus reputasi dan selalu terjaga dari aib-aib yang ada,” papar Imam.

Tak hanya itu, Imam juga mengucapkan terimakasih kepada JPU yang telah menuntutnya. “Terimakasih juga pada Jaksa Penuntut Umum yang sudah menuntut saya sebagai terdakwa sedemikian rupa. Memang tuntutannya seperti yang kami sampaikan di persidangan kami, bahwa mirip-mirip dengan tuntutan di persidangan sebelah si Miftahul Ulum,” katanya.

NOTULA – Menyikapi insiden pembakaran bendera saat aksi demo penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), membuat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, bersikap.

Lewat surat perintah harian, Mega menginstruksikan kepada kader di seluruh Indonesia untuk mengedepankan proses hukum terhadap pembakaran bendera PDIP.

Surat itu ditandatangani langsung oleh Megawati, Kamis (25/6) hari ini, sehari setelah insiden pembakaran bendera PDIP.

“Benar, ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah harian,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulisnya.

Dia menegaskan, sejak awal PDIP selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bung Karno selalu mendambakan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, demikian halnya kami. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah,” katanya.

Seperti dikutip dari rmol.id, berikut isi surat perintah Megawati:

PERINTAH HARIAN KETUA UMUM PDI PERJUANGAN

Merdeka !!!

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927.

PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memerjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi di kuyo-kuyo, dipecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor Partai pada tanggal 27 Juli 1996.

Meskipun demikian, dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi Partai untuk Rakyat, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa.

Terus rapatkan barisan! Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati Partai. Sekali Merdeka Tetap Merdeka!

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh! Bendera selalu tegak!! Seluruh kader siap menjaganya!!!

NOTULA – Insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan pada aksi Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI di depan gedung DPR dicurigai dilakukan oleh penyusup.

Aksi pembakaran bendera PDIP dan bendera bergambar palu arit itu kini dipermasalahkan partai banteng moncong putih. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tegas menyatakan partainya akan menempuh jalur hukum atas pembakaran itu.

Menanggapi itu, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak, menegaskan, setiap warga negara punya hak menyampaikan aspirasi sesuai jaminan konstitusi.

Menurutnya, setiap warga juga punya hak menempuh jalur hukum bila ada yang merugikan diri maupun organisasinya. Hanya saja, Yusuf Martak khawatir jika apa yang diperkarakan itu hal yang mengada-ada dengan tujuan membungkam pengkritik.

“Yang tidak boleh apabila hanya mengada-ada membuat kegaduhan di negara ini dan menjadikan aparat dan kekuasaan sebagai alat menjerat masyarakat yang mengkritiknya,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.id, Kamis (25/6/20).

Yusuf Martak curiga ada penyusup yang sengaja datang untuk membuat gaduh. Penyusup itu diselipkan untuk membuat aksi kontroversi, yang tujuan utamanya membungkam kritik atas RUU HIP yang disampaikan demonstran.

Terlebih saat peristiwa pembakaran terjadi, para ulama atau pemimpin Ormas dalam aksi itu sedang masuk ke gedung DPR untuk bertemu pimpinan DPR.

“Kami masih mencurigai pembakar bendera PDIP dari pihak lain. Karena di saat kejadian saya selaku ketua delegasi bersama delegasi yang lain sedang mengadakan pertemuan dengan DPR,” pungkas Yusuf Martak.