NOTULA – Hingga kini penyakit menular masih jadi penyebab tingginya angka kematian di banyak negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, menjelaskan, pada 2015, penyakit menular merupakan 30 persen penyebab kematian di negara OKI. Jauh melebihi angka kematian di negara berkembang non OKI, yakni 24 persen dan dunia 22 persen.

“Kapasitas produksi dan rendahnya akses, ketersediaan obat termasuk vaksin yang aman dan berkualitas, menyebabkan ketergantungan negara OKI dalam penyediaan obat,” ujarnya dalam The 1st Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation Member States di Jakarta, Kamis (22/11).

Nila menambahkan, dengan digelarnya pertemuan kepala Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota OKI, diharapkan ada kerja sama dan transfer teknologi antara Indonesia dengan sesama negara OKI untuk pengembangan obat dan vaksin.

“Dalam forum, seluruh delegasi juga akan membuat rencana kerja untuk mengetahui kekuatan setiap negara dalam memproduksi obat dan vaksin,” katanya, seperti dikutip dari rmol.co.

Sementara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny K Lukito, menambahkan, hasil pertemuan yang mengangkat tema ‘Strengthening Collaboration Amongst The OIC NMRAs Towards Self-Reliance of Medicines And Vaccines’ itu akan dituangkan dalam bentuk Deklarasi Jakarta.

Sebagai komitmen kepala Otoritas Regulatori Obat negara anggota OKI untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya, melalui kemandirian produksi obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

“Selain itu juga akan dihasilkan plan of action yang memuat berbagai program untuk mewujudkan kemandirian obat bagi negara anggota OKI. Melalui piloting produksi obat dan vaksin, produksi obat generik, pengembangan obat bioteknologi dan biosimilar,” katanya

NOTULA – Perwakilan 32 negara dari 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memastikan hadir pada Pertemuan Pertama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara-negara OKI, 20-21 November, di Jakarta.

Kepastian itu disampaikan Kepala BPOM, Penny K Lukito, saat konferensi pers bersama Kementerian Luar Negeri dan PT Bio Farma di Kantor BPOM, Jakarta, Senin (19/11).

“Tujuan kami menggelar acara ini untuk menghasilkan kesepakatan terkait strategi perkuatan kolaborasi otoritas regulatori obat negara OKI dalam rangka mempercepat kemandirian obat dan vaksin di negara OKI,” tutur Penny.

Pertemuan dengan tema ‘Perkuatan Kolaborasi antar Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara OKI Menuju Kemandirian Obat dan Vaksin’ itu sangat penting dan strategis sebagai forum berbagi pengetahuan, bertukar informasi, dan membangun jejaring dalam menjalankan fungsi regulatori mewujudkan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Juga penting bagi Indonesia, utamanya BUMN PT Bio Farma karena sudah ditunjuk sebagai Center of Excellence (CoE) bidang vaksin bagi negara-negara OKI.

“PT Bio Farma memiliki produk vaksin terbanyak yang mendapatkan prekualifikasi dari WHO sehingga diizinkan menyuplai vaksin ke sejumlah negara, termasuk ke 48 negara OKI,” jelas Penny, seperti dikutip dari rmol.co.

Selain itu, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan intelektualnya di keanggotaan OKI dalam bidang vaksin.

“Kapasitas membuat obat dan vaksin di OKI masih lemah. Dengan demikian kita bisa sharing knowledge dengan adanya forum ini,” ujar Penny.

Hasil dari forum nanti antara lain adalah adanya deklarasi Jakarta yang akan menjadi semacam payung kegiatan kerja sama dari para kepala BPOM negara-negara OKI

NOTULA – Para pengguna media sosial (medsos) aktif diminta segera mengecek kondisi psikologinya. Ternyata, pengguna medsos lebih dari dua jam dalam satu hari dikategorikan mengalami sakit kejiwaan, alias gangguan mental.

Demikian dikatakan praktisi media, Maman Suherman alias Kang Maman, dalam pembicara di sebuah talkshow yang diselenggarakan Galang Keadilan Ladies (GK Ladies) bersama Perempuan Karo dan Komunitas Perempuan di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, para pengguna media sosial paling aktif di Indonesia kebanyakan berasal dari kalangan perempuan.

“Nah, di Indonesia, terutama kaum perempuan, ada yang melaporkan bisa sampai tiga jam lebih per hari main media sosial. Hati-hati, jangan sampai masuk kategori mengalami gangguan mental,” ujarnya.

Dia juga memaparkan, laporan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menyebutkan, ada sekitar 35 kasus kekerasan per 24 jam. “Jadi ada sekitar 20 laporan pemerkosaan per dua jam,” ujarnya.

Sementara Ketua Penggerak PKK Pekalongan, Munafah Asip Kholbihi, dalam talkshow itu mengingatkan kaum perempuan agar bijak dan tidak terjebak informasi-informasi maupun publikasi melanggar hukum. Paling tidak, kata dia, perempuan Indonesia harus mengerti dua sisi penggunaan media sosial.

Dari sisi positif, medsos bisa bermanfaat banyak bagi kaum perempuan, terutama untuk memperoleh informasi positif, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan. Termasuk informasi mengenai bidang-bidang usaha atau bisnis.

Dari sisi negatif, kaum perempuan harus waspada terhadap penyebaran informasi hoax, pencemaran nama baik, isu SARA, pornografi dan berbagai wujud informasi buruk dan negatif lainnya.

“Semua itu ada hukumannya. Ada regulasi yang ketat. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang anti SARA dan pidana lainnya. Maka, kaum perempuan harus bijak dan berhati-hati bermedia sosial. Sebelum menuliskan status di Facebook atau media sosial, hendaknya dipikirkan dan bijak,” tuturnya.