NOTULA – Angka defisit neraca dagang per April 2019 sebesar 2,50 miliar dolar AS sangat membahayakan perekonomian Indonesia ke depan.

Pernyataan itu disampaikan anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo, yang menyebutkan, defisit neraca perdagangan paling besar sepanjang sejarah Indonesia itu bisa mempengaruhi kepercayaan (confidence) pasar.

“Apakah defisit ini bahaya bagi ekonomi? Jelas sangat membahayakan. Defisit ini akan meledak menjadi terbesar dalam sejarah Indonesia. Jadi jelas dia akan memukul confidence,” katanya, seperti dikutip dari rmol.co, Kamis (16/5).

Wakil Ketua Dewan Kerhormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menilai, defisit terjadi karena kerja tim ekonomi Presiden Joko Widodo telah gagal.

“Belum lagi efeknya pastai berantai, seperti pada pelemahan rupiah dan seterusnya,” pungkasnya.

NOTULA – Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) mengakhiri penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk PT Internux, PT First Media Tbk dan PT Jasnita Telekomindo.

“Untuk PT First Media Tbk dan PT Internux, secara resmi sudah tidak bisa menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk layanan telekomunikasi,” jelas Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenenterian Komunikasi dan Informatika, Ismail, Jumat (28/12).

Pencabutan izin penggunaan frekuensi itu sesuai Pasal 83 ayat 1 PM Kominfo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Sebelumnya Kemkominfo telah menerbitkan tiga kali surat peringatan dan mengundang penyelenggara yang belum melunasi BHP Frekuensi 2.3GHz untuk berkoordinasi menyelesaikan tunggakan.

Kementerian Kominfo juga meminta kepada operator telekomunikasi itu untuk menindaklanjuti tata cara pengembalian pulsa dan kuota milik pelanggan serta hak-hak pelanggan lainnya yang sekiranya masih ada di kedua operator.

Menanggapi keputusan Kemkominfo, Direktur Utama PT Internux, Dicky Mochtar, memastikan, meski layanan 4G LTE perusahaan telah berhenti, segala hak pelanggan tetap dipenuhi perusahaan.

“Kami sudah menerima SK Menteri Komunikasi dan Informatika terkait hal ini. BOLT mendukung keputusan Kominfo dan sepenuhnya bekerjasama menyesuaikan layanan 4G LTE di Jabodetabek, Banten dan Medan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan itu. BOLT tetap mengutamakan kepentingan dan pemenuhan hak Pelanggan setianya,” ucap Dicky.

NOTULA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan hasil pemeriksaan penerapan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) dan tindak lanjutnya.

“Pada pemeriksaan penerapan kontrak karya PTFI, ada temuan signifikan, yaitu penggunaan hutan lindung seluas 453.533 ha tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan pembuangan limbah tailing yang mengakibatkan kerusakan ekosistem,” tutur anggota IV BPK, Rizal Djalil, dalam jumpa pers bersama Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, di kantornya, Jakarta, Rabu (19/12).

IPPKH seluas 4.535,93 Ha itu, lanjut Rizal, sudah pada tahap finalisasi oleh Kementerian LHK dan selanjutnya akan ditagihkan PNBP beserta kewajibannya senilai total Rp 460 milliar.

“Sedangkan permasalahan pembuangan limbah tailing, PTFI telah membuat roadmap sebagai rencana aksi penyelesaian permasalahan tersebut dan sudah dilakukan pembahasan dengan Kementerian LHK,” paparnya.

Kementerian ESDM dan Kementerian LHK juga sudah membuat pembaharuan regulasi terkait dengan pengelolaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan rekomendasi BPK, sehingga potensi penyimpangan pada masa yang akan datang dapat dicegah dan tidak terjadi kembali.

“Kerusakan ekosistem itu tentu telah merugikan masyarakat Papua. Dengan kata lain masih ada masalah pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal),” jelas Rizal.

Dia juga menambahkan, terkait mekanisme penyerahan saham 10 persen kepada masyarakat Papua, BPK menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah setempat.

Seperti dikutip dari rmol.co, BPK menyarankan agar kepemilikan saham 10 persen untuk masyarakat Papua tidak dilakukan melalui setoran penyertaan modal tetapi menggunakan pola perhitungan deviden.

NOTULA – Perusakan baliho dan spanduk Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu, bukan informasi bohong alias hoax.

Pernyataan itu disampapaikan Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Selasa (18/12).

Hinca menegaskan, dirinya bahkan telah melakukan pengecekan ke lokasi bersama elite Demokrat. Dia menguraikan, perusakan terjadi pada Sabtu (15/12) dinihari.

Pada perusakan itu, tidak sedikit atribut Demokrat dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibuang ke parit dan selokan.

“Perusakan, perobekan dan penghilangan baliho SBY dan bendera Demokrat sebagian dibuang di parit-parit yang jumlahnya ratusan untuk baliho, sedangkan bendera ribuan terjadi malam hingga dinihari 15 Desember 2018,” urainya.

Dia juga menyebut, saat ke lokasi, pengurus DPD Demokrat Riau, melalui Satgas Rajawali, berhasil menangkap satu orang pelaku dan menyerahkannya ke polisi.

“Salah satu pelakunya tertangkap tangan dan dimintai keterangan,” jelasnya.

Singkatnya, Hinca ingin memastikan bahwa perusakan itu bukan sebatas kabar burung, apalagi hoax.

NOTULA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melihat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sering diarahkan agar bisa dipolitisasi.

“Kadang-kadang kerja KPU itu diarahkan atau dipolitisasi. Dibawa-bawa untuk seolah-olah dikesankan ada kepentingan pada salah satu kelompok tertentu,” tegas Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, usai diskusi ‘Kesiapan KPU Menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019’ di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/12).

Sebab itu, KPU memiliki tantangan untuk membangun narasi atas dirinya sendiri sebagai penyelenggara Pemilu yang netral, independen dan mandiri.

“Sehingga apa yang dia kerjakan itu harus terinformasi dengan baik kepada publik. Dan publik tidak disesatkan oleh informasi bohong,” tutur Titi.

KPU, sambungnya, juga memiliki tantangan untuk memelihara kepercayaan publik dalam proses Pemilu. Namun kepercayaan itu bisa dibangun jika KPU bersikap transparan, terbuka dan akuntabel dalam mengelola tahapan proses Pemilu. KPU juga harus pastikan profesionalisme kerjanya.

“Karena Pemilunya kompleks, rumit. Calonnya banyak, surat suaranya banyak. Kalau penyelenggara pemilunya tidak profesional nanti teknis hari H bisa berantakan,” beber Titi.

Selain juga KPU harus solid dan memiliki sistem integritas di internalnya. Untuk dapat membentengi jajarannya dari praktik curang atau perilaku yang tidak baik.

“Karena itu, KPU harus punya pelatihan yang cukup, Bimtek yang memadai. Lalu instrumen sosialisasi dan diseminasi informasi yang baik kepada personilnya di lapangan,” demikian Titi.

NOTULA – Utang luar negeri yang membengkak menjadi sorotan DPR RI dalam refleksi akhir 2018. Utang yang kini menembus angka Rp 5 ribu triliun harus dikelola secara hati-hati, meski pemerintah memastikan masih dalam batas wajar.

“DPR mendorong pemerintah untuk mengelola utang dengan baik dan benar, dilandasi aspek kehati-hatian,” tutur Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/12).

Dia juga mendorong agar pemerintah memberi penjelasan detail mengenai kondisi utang. Dia mendorong Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) membentuk sebuah tim yang menjabarkan kondisi tersebut.

“DPR melihat Menteri Keuangan bekerja sendiri untuk menanggapi dan menjelaskan berbagai aspek tentang utang. Tidak ada salahnya jika Kemenkeu dan BI bekerja sama membentuk sebuah tim yang pro aktif memberi penjelasan kepada berbagai elemen masyarakat,” tegasnya.

Bamsoet, sapaan akrabnya, kini hanya bisa berharap agar apa yang diucap pemerintah benar adanya. Dengan kata lain volume utang memang masih dalam wajar dan aman.

“Artinya, negara masih sangat mampu membayar ULN, karena rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 persen, sementara total pinjaman dari luar pada kisaran 2 persen dari tingkat pertumbuhan,” demikian Bamsoet, seperti dikutip dari rmol.co.

NOTULA – Heboh masalah utang pemerintah sebesar Rp 4.416 triliun belum kelar, kini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan tren kenaikan utang bombastis, mencapai Rp 5.271 triliun, melampaui utang pemerintah.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha, mengatakan, utang-utang itu membuktikan Presiden Joko Widodo tak punya solusi kebijakan, tanpa mekanisme utang.

“Terlepas dari justifikasi utang produktif untuk pembangunan, faktanya masih ada proyek-proyek mangkrak yang belum terselesaikan dan molor dari target yang ditentukan. Masalah utamanya, utang BUMN pun akan menjadi bom waktu seperti halnya utang pemerintah, jika gagal bayar bunga utang,” tutur Panji, Selasa (11/12).

Dia menambahkan, utang perusahaan plat merah naik 132,92 persen dari Rp 2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp 5.271 triliun di 2018. “Ada peningkatan sekitar Rp 3.000 triliun dalam dua tahun terakhir,” rincinya.

Apakah utang BUMN itu masuk kategori aman? Panji menjelaskan, justru dapat dikategorikan berbahaya.

Pertama, tren pertumbuhan utang BUMN melampui pertumbuhan ekonomi nasional mengundang kekhawatiran. Kedua, rasio utang BUMN terhadap aset saat ini sudah mencapai 67 persen artinya menuju lampu merah.

Ketiga, utang itu disumbang oleh 10 BUMN, diantaranya tiga paling besar penyumbang utang adalah sektor BUMN perbankan yaitu BRI, Mandiri dan BNI.

Padahal, berdasar kriteria aset, skala usaha serta kompleksitas bisnis, bank-bank BUMN memiliki resiko sangat besar, karena masuk kualifikasi berisiko sistemik yang dapat mengguncang perekonomian nasional.

“Artinya dapat menjadi indikator krisis nasional jika ada sedikit saja kesulitan finansial,” tambah Panji, seperti dikutip dari rmol.co.

Menurutnya, Jokowi perlu bersikap, jangan mengambil risiko besar mempertaruhkan ekonomi nasional untuk pembangunan infrastruktur, apalagi potensi utang membengkak bisa saja terjadi, dikarenakan kurs rupiah yang hingga saat ini mengalami pelemahan terhadap dolar AS.

“Jika Jokowi tidak merubah arah kebijakan yang dapat mengamankan perkonomian Indonesia, wajar jika banyak pihak, termasuk publik, menganggap kinerja Jokowi gagal dalam mengelola perekonomian Indonesia, khususnya mengembangkan BUMN menjadi landasan dan lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia,” tutup Panji.

NOTULA – Klaim pemerintah bahwa ekonomi meroket, membuat peneliti Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI), Salamuddin Daeng, terheran-heran.

Klaim angka kemiskinanan turun, pengangguran turun, hingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang melampui target, menurutnya, merupakan hal yang mengada-ada.

Pernyataan itu mengacu pada optimisme Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pendapatan negara di akhir tahun 2018 bisa menembus angka Rp 1.936 triliun atau melampaui target APBN 2018 sebesar Rp 1.894 triliun.

Sementara penerimaan per 30 November 2018 baru mencapai Rp 1.654,5 triliun atau 87,3 persen dari target dalam APBN 2018.

Optimisme itu juga berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi nasional saat ini yang masih berkisar di angka 5,24 persen. Angka masih berada di bawah target pertumbuhan 5,3 persen.

“Belakangan ekonomi Indonesia makin ajaib, banyak kejadian aneh-aneh, semisal kemiskinan turun, pengangguran turun, APBN melampaui target, padahal pertumbuhan ekonomi turun dan tidak mencapai target,” jelasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (10/12).

Salamuddin juga menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi turun maka konsumsi dan daya beli masyarakat juga turut menurun. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor, yang semuanya cenderung ikut turun.

“Jadi bagaimana mungkin itu kemiskinan dan pengangguran bisa turun? Apakah orang-orang Indonesia bekerja di alam lain?” dia balik bertanya, seperti dikutip dari rmol.co.

Tak hanya itu, keanehan juga terjadi pada cadangan devisa Indonesia pekan ini yang meningkat. Padahal neraca perdagangan defisit, neraca migas defisit, neraca jasa defisit, dan neraca pendapatan primer defisit.

“Itu uang dolar cadangan devisa masuk ke Indonesia bagaimana caranya? Apa ada kotak ajaib yang bisa menghasilkan dolar? Atau dolarnya dapat dari bakar kemenyan?” pungkasnya.

NOTULA – Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun lebih rendah dari target. Tetapi, penerimaan negara untuk pertama kali dalam sejarah justru melampaui target.

Dua hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam dua kesempatan terpisah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Saat berbicara di Gedung DPR RI, September lalu, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan berada dalam rentang 5,14 persen hingga 5,21 persen, berati lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, 5,3 persen. Bahkan, lebih rendah dibandingkan asumsi 2018, yakni 5,4 persen.

Sementara pekan ini di Istana Negara (Rabu, 5/12), menteri yang sama mengatakan penerimaan negara tahun ini akan melampaui target APBN 2018, dan ini adalah kali pertama dalam sejarah!

Sri Mulyani yakin, di akhir 2018 nanti penerimaan negara bisa mencapai angka sebesar Rp 1.936 triliun. Berarti mengalami kenaikan 18,2 persen dari tahun lalu. Target APBN 2018 sebesar Rp 1.894 triliun.

Dua pernyataan Sri Mulyani itu dipandang sebagai keajaiban yang tidak terjadi di belahan dunia manapun, kecuali di Indonesia.

Bayangkan saja, kata ekonom Salamuddin Daeng, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan menurun bisa membawa berkah berupa penerimaan negara yang melebihi target APBN.

“Dampak lain dari pertumbuhan ekonomi stagnan dan cenderung menurun adalah menurunnya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran. Ini juga hanya terjadi di Indonesia, tidak terjadi di belahan dunia lain,” tutur Salamuddin Daeng lagi, menyindir, Sabtu (8/12).

Salamuddin juga mengatakan, dua hal yang disampaikan Sri Mulyani itu penting untuk direnungkan para ekonom Indonesia, dan itu memperlihatkan dengan jelas bahwa ilmu ekonomi tidak relevan digunakan di Indonesia.

“Sebaiknya para ekonom mencopot gelar-gelar akademik mereka, karena ilmu ekonomi sudah tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia. Lebih jauh lagi agar kampus-kampus fakultas ekonomi dan jurusan ilmu ekonomi segera membubarkan diri,” sindir Salamuddin Daeng, seperti dikutip dari rmol.co.