Buntut Usul Pemilu Ditunda, Zulhas dan Cak Imin Siap-siap Hadapi Perpecahan Internal

Nasional

NOTULA – Keberanian mengusulkan penundaan Pemilu 2024 oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), sama halnya membiarkan diri masuk perangkap politik.

Pendapat itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, Senin (7/3/22) malam. Dia pun menyayangkan sikap Zulhas dan Cak Imin mengutarakan usulan yang bukan suara kolektif partai politik yang mereka pimpin.

Seharusnya, tambah dia, sebelum menyampaikan usulan sensitif itu secara terbuka ke publik, didahului konsolidasi internal partai masing-masing, sehingga, partai koalisi yang bukan kelompok dominan kekuasaan itu tak akan menghadapi gejolak perpecahan internal.

“Dan ini jelas perangkap politik. Imbasnya, jika bukan kehancuran suara Parpol, pasti perpecahan di internal,” tegas Dedi, seperti dikutip dari rmol.id.

Menurut analisa Dedi, Cak Imin dan Zulhas bakal menghadapi kesulitan, karena sudah terlanjur mengutarakan wacana penundaan Pemilu. Meski publik paham hasil pengkondisian kekuasaan yang lebih besar, apa yang diusulkan Cak Imin dan Zulhas pasti memunculkan konsekuensi politik.

“Muhaimin harus siap-siap menghadapi dua hal, desakan perpecahan di internal atau elektabilitas PKB tergerus,” katanya.

Dedi juga mencatat, Zulkifli Hasan nampak kurang cermat mengkalkulasi dampak politik apa jika terus mengikuti alur permainan penguasa sebagai mitra koalisi. “Bayangkan, apa yang akan dihadapi PAN jika terlalu jauh mengikuti permainan politik koalisi,” pungkasnya.

Pasca pengusulan oleh dua pimpinan Parpol itu, meski pihak istana membantah, publik masih menganggap tangan kekuasaan terlibat dalam mengencangkan isu penundaan Pemilu.

Bahkan, berdasar pengakuan Zulhas, orang dekat Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menjadi aktor penundaan Pemilu.

Joko Widodo sendiri hanya mengatakan patut dan taat pada konstitusi. Terkait aspirasi penundaan Pemilu, ia anggap sebagain bagian dari kebebasan berpendapat dalam sistem negara demokrasi.