BPN: Ada Lima Alasan Mengapa Pilpres 2019 Patut Dianggap Penuh Kecurangan

NOTULA – Sedikitnya ada lima catatan, hingga akhirnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon nomor 02 Prabowo-Sandi menilai Pemilu 2019 dipenuhi unsur kecurangan.

Seperti diungkapkan Jurubicara BPN 02, Dahnil Anzar Simanjuntak, bahwa pihaknya memiliki beberapa alasan untuk mempermasalahkan kesalahan input data pada website KPU.

Kecurangan yang terjadi, menurutnya, dinilai telah terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Kecurangan itu juga dinilai telah dilakukan sejak proses kampanye hingga pasca pencoblosan.

“Kami menyebutkan ada kecurangan yang terstruktur sistematis, masif dan brutal sejak awal, karena memang ada kecurangan yang terjadi mulai dari proses kampanye, pencoblosan dan pasca pencoblosan, bahkan mulai DPT yang kami protes tapi tidak ada sambutan dan perubahan signifikan,” rinci Dahnil kepada awak media, di ruang media center BPN 02, Jakarta Selatan, Senin (29/4).

Yang kedua, tambah Dahnil, ada mobilisasi terhadap para penegak hukum secara struktural. Bahkan terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Berulang kali kami nyatakan ada masifisme kerja yang secara struktural dari aparat kepolisian, bahkan beberapa LSM menyatakan polisi melakukan pendataan pada pemilih di kantong-kantong suara tertentu, untuk apa pendataan itu, dan sebagainya,” sesalnya.

“Ada juga ibu-ibu yang berulang kali mengingatkan bahwa ada mobilisasi pegawai BUMN, bahkan mereka diminta menggunakan dana mereka sendiri untuk memastikan kemenangan dari salah satu calon, yaitu 01. Kemudian ada mobilisasi ASN, kemudian kepala daerah dan segala macam yang sistematik pada masa kampanye,” lanjutnya.

Dan yang ketiga, pada masa pencoblosan dinilai ada kecurangan yang terjadi, sehingga berpengaruh terhadap suara Paslon 02.

“Saat masa coblos ada daerah di mana Prabowo-Sandi terkuat, tiba-tiba tempat suaranya kurang, di luar negeri tiba-tiba yang akan memilih 02 nggak bisa memilih, dan seterusnya sampai pasca pencoblosan,” paparnya.

Selain itu, pada proses pencoblosan terdapat quick count dari berbagai lembaga survei. Hasil quick count itu dinilai sebagai upaya untuk mencocokkan pada Situng di KPU.

“Di fase pencoblosan ada quick count, dugaan kami, mereka berusaha mencocokkan dengan perhitungan digitalnya KPU,” ucapnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Dahnil juga menduga adanya gerakan masif pada Situng di KPU yang terdapat campur tangan orang lain.

“Ini sistematik yang kita rasakan. Berangkat dari itu, termasuk quick count. Kemudian Situng yang konsisten keliru, menjadi seperti gerakan masif, mengarahkan publik bahwa ini yang mereka sebut post truth itu loh, ini sebenarnya desain post truth itu sendiri, jadi diarahkan, itu dugaan yang kami terima,” pungkasnya.