Bisa-bisanya Menteri Agama Batalkan Haji 2020, Terlalu!

Nasional

NOTULA – Keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji 2020 dikecam berbagai kalangan. Menteri Agama, Fachrul Razi, dinilai membuat kebijakan itu secara sepihak, tanpa melibatkan Komisi VIII DPR selaku mitra kerja.

Sesuai UU Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembatalan haji harus disetujui bersama antara pemerintah dan DPR.

“Keputusan (Menteri Agama) ini memang keterlaluan. Apalagi masalah haji ini ini masalah sensitif bagi umat Islam,” tegas Koordinator Komunitas Anak Muhammadiyah, Amirullah Hidayat, Rabu (3/6/20), seperti dikutip dari rmol.id.

Bila keputusan Menteri Agama itu dibiarkan begitu saja, sangat berbahaya bagi kehidupan bernegara, karena ini bukan masalah hukum syariah (hukum agama) semata yang dilanggar, tapi juga UU.

“Kalau secara hukum agama Islam, pembatalan haji tidak berdosa bila ada sebab, seperti keselamatan, tetapi kebijakan sepihak Menag ini telah melanggar UU. Karena itu Komisi VIII DPR diminta mengambil sikap tegas atas kesewenangan Menteri Agama itu,” tambah Amirullah Hidayat.

Yang jadi pertanyaan, anggaran untuk penyelenggaraan haji sebesar Rp 325 miliar dari APBN itu dikemanakan, setelah pelaksanaan haji tahun ini dibatalkan.

“Anggaran ini mau dikemanakan? Pemerintah tidak bisa menggunakan dana itu tanpa persetujuan DPR. Padahal saat pembahasan anggaran APBN 2020, Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, sudah mengusulkan dana itu agar dialokasikan untuk pesantren atau guru madrasah,” tegas Amirullah lagi.

Ditegaskan lagi, pembatalan haji sepihak ini akan bisa menjadi isu yang tidak baik bagi pemerintah, khususnya bagi umat Islam.

“Jangan disalahkan bila umat Islam berpikir bahwa pembatalan haji sepihak oleh pemerintah karena uang haji sudah tidak ada, karena telah dipakai untuk pembangunan infrastruktur, virus Corona hanya alasan saja,” tutupnya.

Memangnya Jamaah Haji Rela?

Secara terpisah, mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, meminta pihak pengelola dana haji untuk bertanya lebih dulu ke para jamaah sebelum memanfaatkan dana itu.

“Memangnya jamaah haji yang sudah bayar lunas itu rela dana mereka dipakai untuk memperkuat rupiah? Tanya dulu pemilik dana,” tegasnya, dalam akun Twitter pribadi, Rabu (3/6).

Fadli tak ingin langkah yang diambil pemerintah ittu merugikan jamaah. Terlebih langkah memperkuat rupiah di saat krisis global akibat pandemik virus Corona sangat berisiko.

“Jangan (sampai) nanti uang haji hilang melayang. Kita sudah tahu dan harusnya Menteri Agama bisa antisipasi tak akan ada haji sejak Maret 2020,” tambah Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.