Bila Tolak Ungkap Big Data, Sampai Kapanpun Luhut jadi “Bulan-bulanan” Publik

Nasional

NOTULA – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), bakal terus jadi bulan-bulanan publik, bila menolak membuka big data soal tunda Pemilu yang ia klaim beberapa waktu lalu.

Contoh seperti yang dialami Luhut saat menghadiri acara di Universitas Indonesia (UI), yang ditagih langsung oleh mahasiswa.

Menyikapi itu, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, meminta Luhut tidak omdo atau omong doang soal big data tunda Pemilu.

“Kalau memang ada data, kapan risetnya? Kepada siapa saja riset tersebut dilakukan? Siapa yang melakukan riset?” cecar Saiful, seperti dikutip dari rmol.id, Rabu (13/4/22).

Jika big data itu tak segera disampaikan, sambung dia, tentu dianggap tidak elok, karena seorang pejabat negara mengajukan, bahkan mempelopori adanya penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Kalau mau objektif, harusnya diungkap kepada publik big data yang dimaksud, termasuk metode riset yang dilakukan. Kalau tidak, ini soal citra yang bersangkutan, untuk itu, ada baiknya data itu diungkap kepada publik,” saran Saiful.

Selain itu, nama Luhut akan dikenang baik oleh publik jika berani mengungkapkan big data kepada publik.

“Kalau tidak, sampai kapanpun yang bersangkutan akan terus jadi bulan-bulanan publik,” pungkasnya.

Gagal Paham atau Bohong?

Secara terpisah, penolakan LBP membuka big data tentang dukungan penundaan Pemilu 2024 dianggap sebagai gagal paham. Pejabat publik harus mempertanggungjawabkan pernyataannya, Apalagi pernyataannya memicu kegaduhan publik.

Demikian disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, merespons penolakan LBP membuka big data saat didemo mahasiswa UI kemarin.

“Luhut gagal paham. Sebagai pejabat publik, Luhut wajib buka big data yang disampaikannya di ruang publik terkait penundaan Pemilu yang bertentangan dengan konstitusi dan memicu kegaduhan,” kata Anthony Budiawan via akun Twitternya, Rabu (13/4/22).

Alih-alih memberi penjelasan kepada publik, sikap Luhut pun makin memancing pertanyaan publik terkait kebenaran big data.

“Kalau tidak, Luhut artinya bohong, dan bohong tidak sama dengan demokrasi,” tandasnya.

Jangan Main-main soal Data

Sementara itu, juga secara terpisah, politisi PDIP, Masinton Pasaribu, menyesalkan penolakan LBP membuka klaim big data. Sebagai pejabat publik seharusnya lebih transparan membuka klaim yang sudah membuat gaduh publik.

“Harusnya, ketika menyangkut (big data), ini kan tidak main-main ya. Artinya big data itu dikaitkan dengan agenda politik, harusnya disampaikan transparan ke publik,” kata Masinton Pasaribu, seperti dikutip dari rmol.id.

Menurutnya, seorang pejabat tinggi negara harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan dan tidak boleh menutupi fakta kepada masyarakat.

“Itulah bentuk transparansi keterbukaan informasi dari seorang pejabat atau penyelenggara negara, semua ucapan pejabat dan penyelenggara negara itu memiliki konsekuensi, apalagi menyangkut data,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurutnya, LBP harus segera mengungkap big data tersebut lantaran bukan bersifat kerahasiaan negara.

“Apa yang si kalau dibuka? Kecuali data bersifat kerahasiaan negara, itu memang enggak boleh dibuka. Ini kan katanya data pribadi, boleh saja, menganut azas transparansi keterbukaan,” tutupnya.