Bila Tak Ingin Dianggap Bela Koruptor, KPK Harus Segera Panggil Herman Herry

Nasional

NOTULA – KPK bisa dianggap bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi ‘Komisi Pembela Koruptor’, jika tidak segera panggil dan periksa politikus PDIP, Herman Herry, pada perkara dugaan suap Bansos Covid-19.

Penegasan itu disampaikan pengamat sosial politik, Muslim Arbi, menanggapi fakta persidangan yang menyatakan bahwa grup Herman Herry mendapat jatah kuota bansos.

Fakta persidangan itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada sidang terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di PN Jakarta Pusat.

“Jadi, segera panggil Herman Herry untuk diperiksa. Apalagi para aktivis dari ProDemokrasi (ProDEM) berkali-kali datangi KPK mendesak agar Ketua Komisi III DPR itu segera diperiksa, bahkan mengancam akan menduduki jika KPK tak bereaksi,” kata Muslim Arbi, Kamis (25/3/21).

Dia juga mengaku heran, karena kuota Bansos bisa mengalir ke Herman Herry yang berasal dari Komisi III DPR. Padahal urusan Bansos ada di pengawasan Komisi VIII DPR RI, seperti politikus Ihsan Yunus yang kini digeser ke Komisi II DPR RI.

“Kalau KPK tidak segera panggil dan periksa Herman Herry dan anggota lain dari DPR yang ikut menikmati Bansos, publik bisa menganggap KPK bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi ‘Pembela’ Koruptor,” pungkasnya.

Kualifikasi Pengadaan
Pendapat senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto, secara terpisah.

Menurut dia, kesaksian mantan Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial (Kemensos), Adi Wahyono, sangat terang dan jelas menyatakan adanya pembagian jatah pengadaan sembako kepada sejumlah pihak.

“Harusnya KPK segera menindaklanjuti keterangan saksi pada persidangan. Bahkan Adi mengaku, saat tahap 5 proses pengadaan sempat mengurangi kuota sempat ditegur langsung oleh Herman Herry melalui telpon,” tambah Satyo, seperti dikutip dari RMOL.id, Kamis (25/3/21).

Karena, kata Satyo, pemeriksaan para terduga yang namanya disebut dalam fakta persidangan, sangat penting, guna membuktikan dugaan adanya pengaturan dan menggunakan pengaruh di balik penunjukan itu.

Karena, keterkaitan Herman Herry dengan salah satu tersangka, yakni Juliari Peter Batubara, selaku mantan Menteri Sosial, dalam satu partai.

“Kemudian, dari pemeriksaan terkait uji materi dan fakta persidangan, akan terukur jelas kelayakan sejumlah pihak itu dalam keterlibatannya pengadaan sembako Bansos Covid. Misalkan secara kualifikasi, apakah sudah sesuai regulasi terkait pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Dengan demikian, menurut Satyo, sudah menjadi kewajiban KPK membuat terang dan jelas peran para aktor-aktor yang disebut namanya di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan fakta persidangan.

“Terkait aksi demo yang digelar aktivis ProDEM, memang itu salah satu bentuk kewajiban, dan ciri dari garis perjuangan aktivis ProDEM dimana pun, yang akan selalu menggerakan kekuatan Pro Demokrasi demi tujuan demokrasi yang berkeadilan, berperan serta dalam memberantas korupsi dan terwujudnya sosio demokrasi Indonesia dan sosio nasionalisme Indonesia,” pungkas Satyo.