Bila Tak Dilibatkan Bahas Revisi UU Ciptaker, Buruh Ancam Mogok Kerja Massal

Nasional

NOTULA – Pemerintah dituntut mencabut Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang Pengupahan, sebagai bagian dari revisi UU 11/2020 Cipta Kerja yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) paling lama 2 tahun.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, buruh meminta agar pemerintah melaksanakan tuntutan itu, dan meminta seluruh pemerintah daerah merevisi SK UMP dan UMK.

“Perlawanan kaum buruh akan terus meningkat eskalasinya, di seluruh Indonesia, bila pemerintah memaksakan tetap menjalankan isi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, tidak mengacu pada keputusan MK,” tegas Said Iqbal, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (8/12/21).

Dia juga mengatakan, buruh akan melakukan mogok kerja sebagai aksi protes untuk memberikan ketegasan kepada pemerintah terkait keputusan MK terkait UU Cipta Kerja.

“Maka gerakan mogok nasional menjadi pilihan, bila dalam proses menuju paling lama dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik,” tegasnya.

Menurut perkiraannya, seperti dikutip dari rmol.id, pada Januari 2022 mendatang revisi UU Cipta Kerja sudah masuk Prolegnas prioritas.

Namun jika pemerintah melakukan dengan tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya serikat buruh dan gerakan sosial lainnya, maka ancaman mogok kerja akan dilakukan para buruh.

“Sudah dipastikan gerakan mogok nasional jadi pilihan. Sekarang ini mogok nasional stop produksi yang direncanakan diikuti 2 juta buruh lebih dari 100 pabrik berhenti produksi. Di seluruh 30 provinsi di wilayah NKRI ini belum dalam waktu dekat dilaksanakan,” tutupnya.