Bila Lunasi Denda, Awal 2022 Anas Urbaningrum Bisa Bebas

Nasional

NOTULA – Bila melunasi denda dan uang pengganti, mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dipastikan bisa menghirup udara bebas, awal 2022.

Jaksa eksekusi KPK juga telah menjalankan eksekusi pidana badan terhadap Anas ke Lapas Sukamiskin, sejak Rabu (3/2/21), berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 30 September 2020.

“Terpidana akan menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” jelas Plt Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (5/2/21).

Menurut dia, Anas juga dijerat pidana denda sebesar Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar, maka dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan tiga bulan.

“Selain itu, Anas juga berkewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp 57.592.330.580 dan 5.261.070 dolar AS,” rincinya.

Jika belum membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tambah Ali, harta benda Anas disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti itu.

Dan bila harta bendanya tidak mencukupi, seperti dikutip dari RMOL.id, maka akan dipidana penjara selama dua tahun.

“Ditambah pidana lain yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok. KPK segera melakukan penagihan, baik denda maupun uang pengganti dari terpidana, sebagai asset recovery dari Tindak Pidana Korupsi untuk pemasukan bagi kas negara,” papa Ali.

Dengan begitu Anas Urbaningrum akan bebas pada awal Januari 2022, dihitung sejak Anas resmi ditahan KPK pada 10 Januari 2014. Jika tidak melunasi uang denda sebesar Rp 300 juta, hukumannya ditambah tiga bulan penjara.

Bahkan, jika Anas tidak membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 dan 5.261.070 dollar AS, hukumannya ditambah dua tahun penjara.

Meski begitu KPK sebelumnya telah melakukan penyitaan atas harta yang dimiliki Anas. Sehingga hukuman dua tahun penjara akan dikurangkan berdasarkan uang pengganti yang balik ke kas negara, jika harta Anas tidak mencukupi membayar uang pengganti itu.

Seperti diketahui, Anas divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan pada 24 September 2014, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, kasus pencucian uang, serta lainnya.

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Dalam perjalanannya, Anas banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta meringankan vonisnya dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara. Anas juga dikenakan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan itu dijatuhkan pada 4 Februari 2015.

Anas juga Kasasi ke MA. Namun, upaya itu gagal. Karena Majelis Hakim Agung di MA malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun pidana penjara, denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan.

Selain menolak kasasi, Majelis Hakim Agung MA juga mengharuskan Anas membayar uang pengganti Rp 57.592.330.580 kepada negara.

Bila dalam waktu 1 bulan tidak dilunasi, seluruh kekayaan Anas akan dilelang. Dan jika masih belum mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Anas terancam pidana badan selama 4 tahun.

Tak terima dengan vonis MA, Anas kembali mengambil langkah peninjauan kembali (PK). Dari PK ini, Anas hanya dihukum penjara 8 tahun seperti vonis awal di tingkat Pengadilan Tipikor.