Biar Pemilu Tenang, Pimpinan DPR Setuju Bentuk Pansus E-KTP

Nasional

NOTULA – Pimpinan DPR setuju pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menginvestigasi kasus E-KTP yang sering berceceran.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, bahkan berharap Pansus turut menginvestigasi dugaan bocornya data E-KTP hingga dokumen yang relevan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

“Saya berharap Pansus itu akan memberikan ketenangan masyarakat dan meredam keraguan yang berkembang atas bocornya data dan dokumen yang relevan, sehingga tak ada lagi kecurigaan atas pelaksanaan Pemilu nanti. Juga tidak ada lagi yang merasa dicurangi,” kata Fahri Hamzah, dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Kamis (13/12).

Menurutnya, semua orang harus punya perasaan yang tenang bahwa Pemilu ini akan berlangsung dengan jujur, adil dan transparan, sehingga kalah atau menang diterima masyarakat.

“Itu adalah target jangka pendeknya,” katanya, seperti dikutip dari rmol.co.

Dia juga menjelaskan, dalam jangka panjang, memang harus mengidentifikasi, apabila ada korupsi dalam E-KTP ini, tentu harus ditingkatkan pada tingkat tender, bukan cuma sekadar proses korupsi politik saja.

Sebab, korupsi pengadaan barang yang menyebabkan data-data dan rahasia negara itu tersebar, tercecer, dan ada di tangan-tangan orang atau musuh bangsa Indonesia, yang dalam jangka panjang akan melemahkan negara ini.

Orang awam, lanjut Fahri, tidak mengungkap hubungan antara E-KTP tercecer dengan para supplier-nya dan kementerian yang membayar pengadaannya. Orang sibuk membahas keterangan Nazaruddin tentang uang beredar di antara anggota DPR, lupa memeriksa permainan tender yang bikin tercecer.

“Skandal E-KTP itu ada dua, pertama yang sekarang heboh tetapi nggak mau diungkap, soal kenapa ada kelebihan cetak? Bagaimana kalau ada penggelembungan jumlah pemilih di database? Kedua, yang dramanya sudah selesai dengan dipenjaranya SN sahabat NZ. Drama selesai tapi kepalsuan tidak,” demikian Fahri.