Berkas Perkara 12 Mantan Anggota DPRD Kota Malang Dilimpahkan

Nasional

NOTULA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyidikan terhadap 12 orang tersangka mantan anggota DPRD, terkait kasus penerimaan gratifikasi pada pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah, menjelaskan, pelimpahan berkas perkara itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 92 orang saksi.

“Hari ini penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti pada penuntut umum untuk proses lebih lanjut,” tambah Febri, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/12).

Untuk persidangan, menurut Febri, akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dua belas tersangka itu adalah Diana Yanti, Sugianto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Ribut Haryanto, Indra Tjahyono, Imam Ghozali, Moh Fadli, Bambang Triyoso, Asia Iriani dan Een Ambarsari.

KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang jadi tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015 dari Moch Anton selaku Walikota Malang periode tahun 2013-2018.

Penyerahan berkas perkara ini merupakan tahap kedua, setelah 10 tersangka lain berkas perkaranya telah dilimpahkan lebih dahulu.

Penerimaan gratifikasi itu terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Atas perbuatannya, 22 Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga dijerat Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.