Berkas Dilimpahkan, 10 Anggota DPRD Kota Malang Segera Disidang

Malang Raya

Malang Raya – Kota malang

NOTULA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyidikan terhadap 10 orang anggota DPRD Malang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya mereka akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, berkas 10 tersangka juga sudah dilimpahkan ke pengadilan. “Penyidikan untuk 10 tersangka anggota DPRD Kota Malang telah selesai dan berkas dilimpahkan, berikut barang bukti dan 10 tersangka TPK suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang TA 2015,” jelas Febri, Senin (10/12).

Kesepuluh tersangka itu antara lain Choirul Amri, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Erni Farid, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Choeroel Anwar, Letkol (Purn) Suparno Hadiwibowo, dan Mulyanto. “Sidang akan dilakukan di PN Tipikor Surabaya,” tambah Febri.

Pada kasus itu telah diperiksa 49 orang saksi. Para tersangka sekurangnya telah dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka.

Unsur saksi yang telah diperiksa adalah anggota DPRD Kota Malang, Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum tahun 2015, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas PU Perumahan dan Pengawasan Bangunan tahun 2015, Sekda tahun 2015, Walikota Malang periode tahun 2013-2018, dan PNS lainnya di lingkungan Pemkot Malang.

Sebelumnya, KPK menetapkan 22 Anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015 dari H Moch Anton selaku Walikota Malang periode 2013-2018.

Penerimaan gratifikasi itu terkait persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Atas perbuatan itu, 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga dijerat Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.