Berbagai Kalangan Mulai Khawatirkan Utang Negara

Nasional

NOTULA – Utang negara kembali membuat berbagai kalangan was-was. Presiden Jokowi juga diminta lebih tegas pada kabinetnya agar tidak lagi menambah utang negara di sisa masa jabatannya, agar tidak membebani presiden berikutnya, terutama rakyat.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga berpendapat, Jokowi juga harus bertanggungjawab atas menggunungnya utang negara saat ini.

“Tentu Jokowi harus tanggung jawab atas utang negara yang begitu besar. Rakyat menunggu tanggungjawab itu,” kata Jamiluddin, Senin (18/4/22).

Seperti dikutip dari rmol.id, dia berpendapat, jika Indonesia tidak mampu bayar utang, bisa saja China sebagai pemberi utang melakukan perangkap yang sama seperti yang dilakukan pada Sri Lanka yang kini juga krisis akibat utang.

“Ini bahaya sekaligus memalukan. Indonesia tentu tidak boleh mengalami nasib seperti itu. Sebab, tidak boleh kesalahan pemimpin dalam mengelola utang berimbas pada kedaulatan,” tegasnya.

Mantan Dekan Fikom IISIP itu juga menambahkan, rakyat harus dapat memastikan utang negara tidak akan mengganggu kedaulatan. Untuk itu Jokowi harus memberikan jaminan.

“Jokowi harus menjelaskan secara terang benderang terkait utang negara. Hanya dengan begitu rakyat akan tetap yakin kedaulatan NKRI tidak terusik hanya karena utang,” pungkasnya.

Sementara itu Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, secara terpisah mengatakan, saat ini Indonesia harus waspada. “Kalau salah manajemen fiskal dan terlalu sembrono berutang, bisa ikuti jejak Sri Lanka,” tegasnya.

Gagal bayar utang Sri Lanka seharusnya menjadi pelajaran bagi Indonesia. Pasalnya, rasio utang Sri Lanka naik drastis dari 42 persen pada 2019 menjadi 104 persen pada 2021.

“Salah satunya karena beban pengeluaran selama pandemi Covid-19, utang infrastruktur, dan kegagalan mengatasi naiknya harga barang atau inflasi,” jelasnya.

Ketergantungan Sri Lanka pada utang dimulai saat ekspansi proyek infrastruktur yang sebenarnya tak masuk akal. Contohnya Pelabuhan Hambantota dengan kerjasama utang dari China, yang rencananya menghubungkan pelabuhan internasional yang memuat kapal-kapal kargo besar.

“Proyek itu masuk dalam OBOR (One Belt One Road) tahun 2017-2019,” ungkapnya.

Faktanya, kata dia, proyek itu tak sesuai rencana. Pemerintah Sri Lanka pun kesulitan membayar pokok dan bunga utang. Hingga akhirnya membuat China menguasai konsesi pelabuhan Sri Lanka hingga puluhan tahun.

Pelajaran penting dari kasus Sri Lanka terletak pada ambisi pembangunan infrastruktur yang tidak terukur. Utang digunakan untuk pembangunan mubazir, dan birokrasi pemerintah makin gemuk.

Akibatnya, saat rakyat butuh subsidi energi dan pangan untuk cegah inflasi berlebih, kas negara habis. Selain itu, check and balances tidak berjalan.

“Kalau ada pemerintah ugal-ugalan menambah utang dan selalu bilang rasio utang aman, sementara tidak ada yang rem, maka perlu diwaspadai, ancaman krisis utang pada beberapa tahun ke depan,” pungkasnya.

Dari partai politik, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengingatkan bahwa Indonesia harus waspada. Kewaspadan penting, karena utang negara sangat mengkhawatirkan bagi nasib Indonesia ke depan.

“Angka Rp 7000 triliun yang lebih dari 40 persen PDB tentu mengkhawatirkan. Pemerintah perlu waspada dan menyiapkan langkah mengamankan risiko akibat utang itu,” kata Mardani.

Meski tidak sebanding dengan Indonesia baik secara populasi maupun pendapatan ekonomi, bangkrutnya Sri Lanka yang terlilit utang Rp 732,2 triliun harusnya menjadi warning.

“Saya yakin kita beda dengan Sri Lanka. Kita lebih kuat dan lebih besar. Tapi pemerintah perlu waspada, risiko bisa naik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah berada di angka Rp 7.014,58 triliun dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 40,17 persen.

Berdasarkan dari laporan APBN KiTa edisi Maret 2022, peningkatan total utang pemerintah ini seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman pada bulan Februari 2022. Utang itu diklaim untuk menutup pembiayaan APBN.

“Penarikan pinjaman dan penerbitan SBN ini digunakan untuk menutup pembiayaan APBN,” tulis laporan APBN KiTa Edisi Maret 2022, dikutip Senin (4/4).