Bentuk Tim Khusus Mafia Tanah, Kejagung Mulai Inventarisir Perkara

Nasional

NOTULA – Bertekad memberantas mafia tanah dan pelabuhan, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya membentuk tim khusus. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung juga sudah menerima banyak perkara terkait mafia tanah dan pelabuhan di seluruh Indonesia.

“Banyak (perkara yang sudah masuk), seluruh Indonesia. Tapi data belum final. Yang pidana khusus,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Supardi, kepada wartawan, di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Senin (15/11/21) malam.

Menurutnya, perkara mafia tanah dan pelabuhan yang masuk itu sudah tahap penyelidikan dan penyidikan. Pihaknya juga menemukan ada kasus yang prosesnya sudah sampai di meja hijau.

Saat ini, sambungnya, Kejagung tengah menginventarisir seluruh perkara mafia tanah dan pelabuhan yang masuk dugaan korupsi. Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya fokus menghitung dulu berapa perkara yang masuk ke penyelidikan maupun penyidikan.

“Saya sudah diperintahkan menginventarisir seluruh perkara korupsi yang seperti itu, terkait mafia tanah di seluruh Indonesia, ada berapa perkara sih penyelidikan, penyidikan, Pak Jaksa Agung concern masalah itu, jadi saya barusan diperintahkan juga untuk menginventarisir,” rinci Supardi.

Saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan soal pemberantasan mafia tanah telah menjadi isu krusial, karena dinilai telah meresahkan.

Untuk itu Jaksa Agung memerintahkan jajarannya membentuk tim khusus untuk memberantas mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Hotline Pengaduan

Seperti diketahui, sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin diminta merealisasikan janjinya memberantas mafia tanah, usai mendeklarasikan diri bahkan sampai membuka hotline pengaduan.

Harapan itu disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, seperti dikutip dari rmol.id, Senin (15/11/21).

Menurut Adib, hingga kini Aparat Penegak Hukum (APH) sebatas deklarasi, usai Presiden Joko Widodo memerintahkan agar APH menindak tegas mafia tanah. Namun menurut Adib eksekusinya nol besar.

“Ibarat hangat-hangat tahi ayam, ramai saat diperintah, tapi hilang tanpa jejak tak pernah jelas realisasinya,” kata dia.

Padahal, kata Adib, menyelesaikan persoalan mafia tanah sangat mudah, dengan syarat ada kemauan. Ia mencontohkan persoalan ratusan hektar tanah yang dicaplok di Pantura Tangerang.

Kajati Banten, Kata dia, pernah turun menangani persoalan itu, tapi nihil hasilnya.

“Padahal bukti sudah jelas, ada dugaan mafia tanah yang melibatkan oknum BPN Kabupaten Tangerang.  Seolah Kejaksaan kalah sama pejabat sekelas Kasie,” sesalnya.

“Jadi jaksa agung jangan ngomong doang. Jangan PHP rakyat dengan kanal aduan, kalau tanpa aksi nyata. Perintahkan anak buah periksa pejabat di ATR BPN Kab Tangerang medio 2020. Kalau tidak selesai juga, Jokowi copot Jaksa Agung,” pungkas Adib.