NOTULA – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memutuskan, ada pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal keberadaan lembaga survei yang melakukan hitung cepat (quick count) Pemilu 2019.

Sidang kali ini merupakan tindak lanjut dari laporan Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad.

Pada laporan yang tertuang dalam Nomor 08/LP/PP/ADM.Berkas/RI/00.00/V/2019 itu, alasan BPN Prabowo-Sandi, karena hasil quick count sejumlah lembaga survei itu berbeda dengan real count KPU.

Sidang diketuai Ketua Bawaslu, Abhan, dihadiri anggota Bawaslu seperti Ratna Dewi Pettalolo, Moch. Afifudin, Fritz Edwar Siregar dan Rachmat Bagja.

Dalam pembacaan putusan, Abhan menetapkan KPU melanggar tata cara terkait pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan quick count.

“Mengadili, satu, menyatakan KPU RI secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara terkait pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan perhitungan hitung cepat,” kata Abhan di Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5).

Abhan, seperti dikutip dari rmol.co, juga menjelaskan, keputusan itu diambil lantaran KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait dengan pendaftaran kegiatan perhitungan cepat Pemilu 2019.

Selanjutnya KPU juga tidak menyampaikan pemberitaan secara tertulis kepada lembaga yang melakukan quick count mengenai masukan laporan sumber dana, serta metodologi lembaga tersebut usai mengumumkan hasil survei.

Bawaslu menilai tindakan KPU itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 4/2017 tentang Pemilu, Pasal 29 Ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 1 UU 10/2019 tentang sosialisasi pemilih dan partisipasi masyarakat.