NOTULA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat banyak tempat pemungutan suara (TPS) dilaporkan terpapar dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang Pemilu Serentak 2019.

Muhammad Afifuddin, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, menjelaskan, berdasar hasil pengawasan yang dilakukan 800 ribu petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) di seantero negeri, ada 3.399 TPS yang masih terpapar kegiatan kampanye sejak 14 sampai 16 April.

“Padahal Undang-Undang melarang kegiatan kampanye pada masa tennag. Itu penindakannya sudah dilakukan di tempat yang bersangkutan,” sesalnya, dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu, (17/4).

Diakui, meski jumlah itu sudah terbilang banyak, dapat dipastikan angka itu akan terus meningkat, karena sebagian Panwaslu belum menyerahkan hasil temuannya.

Dugaan pelanggaran kampanye itu diantaranya mobilisasi pemilih untuk memilih calon tertentu. Terkait itu, kata dia, setidaknya ada di 436 TPS.

“Dan terdapat saksi yang menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta Pemilu di 2.490 TPS,” tambahnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Yang lebih parah, lanjut Afif, tidak sedikit petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) justru berlaku tidak netral. Mereka malah berupaya mengarahkan pemilih untuk mencoblos salah satu Paslon, dan itu termasuk intimidasi terhadap pemilih.

“Ditemukan ada KPPS di 4.589 TPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu dan ada intimidasi pemilih di 250 TPS. Data itu didapat dari 121.993 dari total 809 ribu. Jadi sampai detik ini sudah 121.993 laporan masuk Siswaslu (sistem pengawasan Pemilu) di seluruh Indonesia. Data ini masih bisa update,” pungkasnya.