NOTULA – Setelah dilakukan pendataan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapati, sedikitnya 6,7 juta masyarakat pemilih diduga tidak mendapatkan formulir C-6 pada Pemilu Serentak 2019, 17 April lalu.

Pernyataan itu disampaikan anggota Bawaslu Bidang Penyelesaian Sengketa, Rahmat Bagja. Dia mengatakan, penyebabnya, petugas KPPS tidak mengantar undangan atau formulir kepada pemilih, bahkan PPLN di Kuala Lumpur tidak mengantarkan undangan atau formulir C-6 kepada 120 ribu pemilih.

“Bayangkan, 120 ribu lebih suara pemilih di Malaysia, di Kuala Lumpur (KL), Formulir C-6 tak didistribusikan, by name by adress ada di DPT KL dan DPK KL, satu ini saja contoh,” sesal Rahmat, Senin (22/4).

Dengan tidak terkirimnya undangan atau formulir C-6 itu, menurut Bawaslu jelas mempersulit masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. “Orang yang tidak tahu Tempat Pemungutan Suara (TPS) nya dimana, nyari-nyari dulu,” ungkapnya.

Terkait hal itu Rahmat menilai, pendistribusian C-6 menjadi masalah dari Pemilu-Pemilu sebelumnya, namun kali ini dianggap sangat parah sekali.

“Dengan demikian, catatan utama untuk KPU pada Pemilu kali ini adalah masalah distribusi C6 dan logistik Pemilu yang parah,” ungkapnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi ke pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan, pihaknya sudah memberikan informasi kepada masyarakat pemilih dengan mengirimkan SMS Blast, tanpa harus menerima undangan C-6.

“Ayo ke TPS, Jika belum terdaftar di DPT, kamu tetap bisa memilih di TPS sesuai KTP-el/Surat keterangan (Suket) pukul 12.00-13.00. KTP-el/Suket dibawa meski tidak terima form C-6. Kami sudah memberikan sms blast kepada pemilih terkait hal tersebut,” ungkapnya, seperti dikutip dari rmol.co.

“Itu bukan pengganti. Itu informasi jika pemilih tidak mendapatkan undangan, jadi meski pemilih tidak dapat undangan, tetap bisa memilih,” ungkap Wahyu.

KPU juga menegaskan, pihaknya belum menerima secara resmi laporan 6,7 juta form C-6 yang tidak terdistribusikan ke masyarakat, dan pihaknya memastikan akan menerima pelaporan itu jika Bawaslu menyertakan bukti nama dan alamat.

“Kami belum dapat laporan resmi dari Bawaslu tentang 6,7 juta form C-6 itu, kalau tanpa data, KPU sulit untuk merespon. Maka kami minta datanya supaya kita bisa respon, kalau tidak berbasis data bagaimana kita meresponnya? Laporan harus didukung data akurat,” tukas Wahyu.

Menanggapi pernyataan KPU itu, Rahmat Bagja mengatakan, sebaiknya apapun kondisinya, KPU harus memberikan undangan atau form C-6 kepada para memilih, meski SMS Blast juga dilakukan. “Ya, kecuali ada masalah force majeure,” tanggapnya.

Menurut rencana Bawaslu akan mengunjungi KPU untuk menyerahkan detil informasi C-6 yang tidak terdistribusikan ke masyarakat pemilih, baik secara nama maupun alamat, usai menangani masalah-masalah kecurangan terkini.

“Nanti kami berikan by name by address ke KPU. Penanganan pelanggaran masih berlanjut dulu,” tandasnya.

-Entri C1 dan Rendahnya Unggahan-

Pada bagian lain, KPU dan Bawaslu perlu merespons kekecewaan dan berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Dua penyelenggara Pemilu itu harus menyampaikan informasi yang akurat dalam berbagai aspek yang menjadi tanggungjawab mereka.

Demikian disampaikan Sekretariat Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta, Senin (22/4).

Misalnya soal IT, Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU. Soal Situng, seyogyanya tidak sekadar masalah banyaknya serangan cyber sebagai alasan, karena seharusnya sistem IT sudah teruji di hadapan publik.

Menurut Kaka, kekecewaan masyarakat pada sistem informasi rekapitulasi online yang dilaksanakan KPU, karena masalah akurasi entri data formulir C1. Ada beberapa kejadian, KPU salah mengentri data.

“Salain itu juga rendahnya capaian data yang diunggah tersebut, sampai Minggu 21 April 2019 baru terunggah 12 persen,” ungkapnya.