NOTULA – Hingga saat ini, berdasar catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, sudah ada laporan dan temuan pelanggaran Pemilu 2019 yang mencapai ribuan. Meski begitu, Bawaslu serius menyiapkan langkah penindakannya.

Informasi dari Bawaslu, jumlah temuan dan laporan masyarakat terkait pelanggaran Pemilu sudah sekitar 6.000-an. Berdasar sifatnya, dugaan pidana berjumlah 400-an. Dari 66 perkara pelanggaran pemilu yang diulas, ada sembilan kasus, diantaranya berbentuk politik uang (money politics).

“Tetapi yang sifatnya melanggar administrasi ringan atau kecil, seperti spanduk atau alat peraga yang menyalahi aturan, sudah mencapai ratusan ribu,” jelas anggota Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afiffuddin, di sela Sosialisasi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) di Aston Hotel, Kabupaten Cirebon, Jumat (5/4).

Bawaslu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam Pemilu dengan saling mengawasi segala potensi pelanggaran, yang bisa jadi lebih besar jumlahnya ketimbang jumlah petugas pengawas. Artinya, jumlah SDM tidak lebih banyak dari perkara yang dihadapi.

“Makanya kita mengajak semua pihak, termasuk teman-teman media,” tambah Divisi Pengawasan dan Partisipasi Bawaslu RI itu.

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, jajaran pengawas terus bergerilya mengontrol dan mengawasi dinamika politik di lapangan. Bahkan, pengawasan tetap berlangsung di masa tenang sekitar 14 April hingga 17 April 2019 mendatang.

“Kami secara serentak, termasukkKabupaten/kota, menggelar apel dan pengawasan atau patroli anti politik uang di masa tenang. Nanti di setiap daerah dilakukan apel pada 12 April, se-Indonesia, 512 kabupaten/kota,” paparanya.