Banyak Kontraktor Swasta Gulung Tikar dan Mati Suri?

Nasional

NOTULA – Saat ini banyak kontraktor kecil yang bernaung di bawah asosiasi kontraktor Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), mati suri dan gulung tikar.

Menurut jurubicara Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, ada banyak faktor yang membuat mereka collapse, di antaranya sikap pengguna jasa konstruksi, dalam hal ini pemerintah, yang kurang tepat dan tidak berpihak pada penyedia jasa (kontraktor) swasta.

“Pemerintah lebih cenderung memberikan peluang yang lebih kepada kontraktor pelat merah,” jelas Suhendra, seperti dikutip dari rmol.co, Selasa (8/1).

Semua itu terlihat jelas dengan skema proyek tahun jamak (multi years). Proyek multi years ini biasanya bernilai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah, sehingga hanya BUMN-lah yang cenderung bisa mengerjakan berdasar pengalaman kerja dan ketersediaan peralatan. Ini sudah bisa dipastikan menutup peluang pihak swasta dalam pengerjaan pekerjaan konstruksinya.

“Jika memang pemerintah, khususnya Kementerian PUPR bijak, sedapat mungkin membatasi proyek-proyek tahun jamak yang nilainya sangat besar,” ujarnya.

Diakui, Kementerian PUPR sudah membuat kebijakan, bahwa BUMN hanya boleh mengerjakan proyek yang nilainya di atas 100 miliar rupiah. Namun dengan skema multi years ini, menurut dia, tetap saja membuat BUMN berpeluang besar meraih omset proyek yang cukup banyak.

“Seharusnya pemerintah tidak memperbanyak proyek-proyek tahun jamak, cukup membuat proyek tahun tunggal, dengan nilai proyek di bawah 100 miliar. Sehingga memberi kesempatan kepada swasta berpartisipasi lebih luas. Banyak formulasi yang bisa dilakukan sebenarnya, jika pemerintah berpihak untuk membina kontraktor swasta,” katanya.

Penyebab gulung tikarnya kontraktor swasta, menurut Suhendra, karena pemerintah cenderung nyaman dengan skema penugasan kepada BUMN. Situasi ini menutup peluang kompetisi secara adil dengan kontraktor swasta.

“Karena penugasan, maka mekanisme tender/lelang menjadi tidak ada. Memang dari sisi efektivitas memotong mata rantai mekanisme lelang yang terkadang butuh waktu panjang. Tapi dari sisi kesempatan untuk mendapatkan peluang kerja menjadi tertutup bagi pihak swasta,” tegasnya.

Belum lagi masalah sikap atau mental para oknum pejabat yang terkadang kongkalikong dengan kontraktor sebagai ‘langganan’ pemenang.

“Maksudnya langganan di sini, hanya kontraktor yang itu-itu saja yang menang dalam tender. Ini juga yang membuat persaingan kerja di dunia konstruksi menjadi tidak sehat. Saya dapat info cukup valid hal ini terjadi di beberapa daerah, di antaranya Provinsi Riau,” beber mantan Staf Khusus Menteri PU/ PUPR ini.

“Contoh kongkalikong itu antara lain sudah terjadi pengaturan pemenang oleh oknum Kabalai, Satker atau Pokja,” imbuhnya.

Dia juga mengingatkan, Kementerian PUPR via Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan dunia konstruksi di Indonesia.

“Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR itu ide dan gagasan saya pribadi, yang saya sampaikan saat FGD dalam forum-forum baik formal maupun informal sebelum terbentuknya Kabinet Kerja, hampir lima tahun lalu. Sejatinya Ditjen ini diharapkan menjadi ujung tombak geliat dunia konstruksi di Indonesia, bukan mendegradasi potensi besar dunia konstruksi Indonesia,” pungkasnya.