Banyak Kejanggalan, Pimpinan Komisi VII DPR Wacanakan Pansus Freeport

Nasional

NOTULA – Divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) 51,2 persen oleh pemerintah melalui PT Inalum dinilai sarat kejanggalan. Pimpinan Komisi VII DPR pun mewacanakan membentuk panitia khusus (Pansus).

Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu, menegaskan, transaksi senilai Rp 55,8 triliun itu sesungguhnya melanggar kesepakatan dalam kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut PT Inalum dan Dirut PTFI.

Kesepakatannya  transaksi divestasi dilakukan setelah masalah kerugian lingkungan senilai Rp 185 triliun (menurut BPK) diselesaikan.

“Apa betul kemudian lingkungan yang terkorbankan, ekosistem yang senilai Rp 185 triliun itu sudah diselesaikan. Saya tidak yakin itu selesai,” kata Gus, seperti dikutip dari rmol.co, Sabtu (25/12).

Politisi Partai Gerindra itu menekankan, kalau memang pemerintah mengaku bahwa uang penyelesaian masalah lingkungan itu sudah diselesaikan PTFI, pihaknya tetap mengejar untuk mendapatkan penjelasan. Pasalnya, menurut dia, proses divestasi saham itu terkesan sangat dipaksakan.

“Kalau perlu bentuk Pansus untuk meneliti itu. Makanya kami akan dalami melalui rapat Komisi VII, kalau ada persoalan besar, ya bisa juga diusut melalui Pansus. Karena di sini ada persoalan-persoalan hukum barangkali. Sehingga bisa saja digulirkan Pansus,” tegas Gus.

Pembentukan Pansus, kata dia, bukan saja karena pihaknya ingin meminta kejelasan tentang penyelesaian kerugian ekosistem. Melainkan juga karena dengan divestasi saham itu, pemerintah juga menyetujui perpanjangan Kontrak Karya (KK) perusahaan tambang emas itu.

Padahal seyogyanya, dengan tidak memperpanjang KK, PTFI sepenuhnya jadi milik Indonesia.

“Kalau kontrak berakhir, kan kembali ke kita tanpa harus mengeluarkan uang yang ternyata global bond 3,8 miliar dolar AS itu,” tutur Gus.