NOTULA – Maraknya laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan hanya memprihatinkan, tapi juga menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi persekongkolan jahat oleh oknum penyelenggara Pemilu/Pilpres demi memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon).

Dugaan kecurangan itu sulit dibantah bukan saja karena banyaknya temuan di tingkat TPS saat pencoblosan, tapi juga di tingkat PPK saat pengumpulan data formulir C1 dan di tingkat KPU saat input data suara pemilih melalui server resmi KPU. Sampai saat ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah menemukan 1.200 kasus dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

Menyikapi dugaan kecurangan itu, Komando Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Komando Garda Depan) mendesak dilakukan audit forensik terhadap KPU dan segera dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menemukan kebenaran material tentang apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2019 ini.

Tokoh Komandan Garda Depan, Lieus Sungkharisma, mengatakan, audit forensik dan pembentukan TPF sangat mendesak bukan saja agar Pemilu dan Pilpres yang sudah menghabiskan biaya triliunan rupiah itu tidak menjadi sia-sia, tapi agar proses suksesi kepemimpinan nasional berjalan dengan benar, jujur, adil, dan demokratis.

“Terlalu mahal ongkos yang harus kita bayar jika ternyata Pilpres dikotori ambisi pribadi dan kepentingan sekelompok orang,” jelas Lieus dalam keterangan persnya, Minggu (28/4).

Menurutnya, indikasi adanya kecurangan semakin menyolok, ketika sudah lebih dari sepuluh hari Pemilu berlangsung, namun persentase perolehan suara pasangan calon Capres/Cawapres di real count KPU tidak berubah significan. “Dari pertama real count ditayangkan KPU, sampai hari ini jumlah persentase suara tak beranjak dari angka yang sejak pertama kali mereka tampilkan,” katanya.

Bahkan, tambahnya, ditemukan banyak sekali jumlah perolehan suara di real count KPU yang tidak sesuai data C1 yang ada di masyarakat. “Tragisnya, yang jumlahnya selalu kurang justru suara Paslon 02. Sedangkan suara Paslon 01 terus bertambah,” jelas Lieus.

Dijelaskan, Tim IT Garda Depan bahkan menemukan banyak sekali penambahan suara yang jumlahnya tak masuk akal untuk Paslon 01, dan sangat berbeda jauh dari angka yang ada di form C1.

“Bayangkan, bagaimana suara Prabowo-Sandi di Aceh yang merupakan basis pemilih Paslon 02, bisa berubah signifikan di real count KPU. Padahal, seperti di Sumatera Barat, di Aceh suara untuk Paslon 01 di tak sampai puluhan persen,” tambahnya.

Meski semua temuan dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu, namun, menurutnya, hal itu tidak menutup pihaknya untuk mendesak agar segera dilakukan audit terhadap KPU dan segera dibentuk tim pencari fakta Pilpres 2019.

“Apun alasan yang diberikan KPU, faktanya angka-angka perolehan suara pasangan calon presiden di server KPU tidak juga berubah. Ini semakin menguatkan dugaan adanya kesengajaan KPU untuk mencurangi suara rakyat dalam Pilpres 2019 ini,” katanya.

Komando Garda Depan, tambah Lieus, seperti dikutip dari rmol.co, sebagai gabungan relawan Prabowo – Sandi yang mengawal tegaknya Demokrasi Pancasila, tidak butuh pernyataan Ketua KPU yang mengatakan siap dikutuk jadi batu bila dia curang.

“Itu pernyataan kekanak-kanakan. Jika dia memang tidak punya niat curang, buktikan saja dengan memperbaiki kinerja lembaga yang dipimpinnya. Ingat, ratusan juta rakyat Indonesia kini menggantungkan harapan pada kerja KPU. Jadi jangan main-main,” tegasnya.

Komando Garda Depan, tambah dia, sampai saat ini terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan, baik di tingkat PPS, PPK, KPU Daerah maupun KPU Pusat. “Kami berharap Bawaslu dan pihak-pihak terkaitlainnya, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merespon temuan atas dugaan kecurangan ini,” ujarnya.

“Kita tidak ingin proses demokrasi yang berbiaya sangat mahal ini tercederai karena KPU tidak netral dan berpihak. Dampaknya sangat besar. Pemimpin Indonesia mendatang akan kehilangan legitimasinya karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara sistemik dan massif ini,” tegas Lieus.