NOTULA – Selama ini banyak pihak menepis adanya dugaan kecurangan Pemilu. Setiap kali isu kecurangan disuarakan, malah dituding mendelegitimasi KPU.

Kini, faktanya, semua peserta Pemilu justru mendalilkan Pemilu 2019 berlangsung tidak jujur dan tidak adil alias curang. Bisa dilihat dari daftar Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan semua peserta Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, dugaan kecurangan Pemilu bukan isapan jempol.

“Bila Pemilu dianggap berlangsung jujur dan adil, mengapa partai-partai politik dan calon anggota DPD merasa perlu mengajukan gugatan sengketa ke MK?” tanya Dewan Pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilihan Umum (Puskum Pemilu), Said Salahuddin.

“Lihat saja daftar gugatan hasil Pemilu yang masuk ke MK. Ternyata tidak hanya diajukan Capres-Cawapres nomor 02 dan partai-partai politik pendukungnya,” lanjut Sandi, sembari mengatakan, permohonan sengketa juga diajukan para calon anggota DPD, bahkan parpol-parpol pendukung Capres-Cawapres 01.

PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, dan parpol-parpol pendukung pasangan Jokowi–Ma’ruf yang lain juga ternyata ikut menggugat.

“Atas dasar apa gugatan itu diajukan? Sudah barang tentu atas dasar adanya dugaan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu,” tegas Said yang juga Direktur Sinergi masyarakat untuk Demokrasi Indonesia itu, seperti dikutip dari rmol.co.

Asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan yang lebih utama lagi asas jujur dan adil yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 itulah yang nantinya akan dijadikan sebagai parameter oleh Mahkamah Konsitusi (MK) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU.

“Kalau semua peserta kini menyoal hasil Pemilu, itu artinya indikasi adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 semakin menguat,” jelasnya.

Sebab itu, menurut dia, tidak perlu lagi dimunculkan tudingan bahwa pihak yang menyoal dugaan kecurangan Pemilu dianggap ingin mendelegitimasi KPU.

Sebab, jika menduga KPU, termasuk Bawaslu, telah berlaku tidak jujur dan tidak adil alias curang, serta-merta dianggap sebagai upaya mendelegitimasi lembaga Penyelenggara Pemilu, maka semua partai politik dapat disebut sebagai pelakunya.

“Soal benar tidaknya Pemilu 2019 diwarnai praktik kecurangan, kita tunggu pembuktiannya dari hasil persidangan yang akan digelar Mahkamah Konstitusi,” imbuh konsultan senior Political and constitutional law consulting (Postulat) itu.