Baik Buruknya Politik di Indonesia Tergantung 9 Pimpinan Parpol

Nasional

NOTULA – Karena dinilai sangat berperan pada baik buruknya politik Indonesia, sembilan ketua umum partai politik yang ada di parlemen didoakan mendapat hidayah. Bagaimana pun juga, semua anggota DPR pasti mengikuti instruksi dari ketua umumnya.

“Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sembilan ketua umum partai politik itu bisa kompak dan memiliki pemahaman sama bahwa sistem politik Indonesia harus diperbaiki,” tegas analis politik, Iwel Sastra, Rabu (3/3/21).

Pernyataan Direktur Mahara Leadership itu menanggapi pernyataan mantan pejabat BUMN, Said Didu, di acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan, dengan tema “Korupsi: Ongkos Politik Mahal Atau Minus Integritas?”, Selasa (2/3/21).

Hadir sebagai pembicara pada acaraitu, Plt Jurubicara KPK, Ali Fikri. Said Didu mengatakan, perubahan Indonesia menjadi lebih baik hanya membutuhkan tekad bersama orang-orang yang jumlahnya tak lebih dari 10 orang, yakni para ketua umum Parpol.

Bila sembilan Ketum Parpol di Senayan sudah dalam satu komitmen untuk memperbaiki sistem politik yang selama ini berbiaya mahal, maka Indonesia akan lebih baik.

“Sebenarnya sederhana, doa saya kalau malam, ‘ya Allah, berikanlah hidayah kepada pimpinan partai politik’. Kalau mereka itu baik, maka negeri ini baik. Sembilan orang sajalah. Karena semua mengalir dari para pimpinan Parpol itu,” kata dia.

Iwel Sastra mengamini pernyataan Said Didu. Menurutnya, Ketum Parpol menjadi motor utama yang bisa mendorong Parpol melakukan evaluasi terhadap praktik politik yang saat ini berlangsung.

Parpol, seperti dikutip dari RMOL.id, juga harus bisa memberikan edukasi politik dan memberikan pemahaman politik yang baik kepada masyarakat.

Masyarakat, tambahnya, harus memiliki pemahaman politik yang baik. Misalnya tentang Pilkada langsung, di zaman Presiden SBY pernah diputuskan Pilkada langsung dikembalikan kepada DPRD, namun waktu itu netizen menolak.

Presiden SBY pun ramai mendapat tekanan dan ledekan di media sosial. Kemudian membuat Presiden SBY akhirnya membatalkan keputusan memindahkan Pilkada langsung ke DPRD, dan tetap melaksanakan Pilkada langsung.

Menurut Said Didu, di sinilah pentingnya pendidikan politik dari Parpol, dengan melakukan kajian dan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat ihwal kerugian-kerugian yang bisa diakibatkan dari Pilkada langsung, seperti ongkos politik sangat besar, hingga membuat banyak kepala daerah yang terpilih kemudian terjebak praktik KKN.

“Apabila hasil kajian menyatakan bahwa Pilkada langsung lebih demokratis, maka sistemnya harus diperbaiki, sehingga biaya yang dikeluarkan kandidat tidak terlalu besar. Segala langkah Parpol ini harus dimotori ketua umum,” terang dia.

Tarakhir, Said Didu menyebutkan, berbedaan-perbedaan pandangan dan sikap para Ketum Parpol, tentu sangat dihargai, karena perbedaan merupakan bagian dari demokrasi.

“Yang kita harapkan adalah para ketua umum partai politik memiliki pemahaman dan pemikiran yang sama untuk memperbaiki sistem politik, termasuk sistem Pilkada dan ambang batas presiden saat ini,” ucapnya.