Bahaya, Persoalan Hukum Komisaris KPU Terkait OSO Bisa Bikin Gaduh

Nasional

NOTULA – Persoalan hukum yang tengah dihadapi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai mengkhawatirkan, karena tidak hanya bisa mengganggu proses Pemilu, tapi juga memicu munculnya ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Demikian diungkapkan anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, sembari menegaskan, bila status hukum Ketua KPU RI, Arief Budiman, dan Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, ditingkatkan sebagai tersangka, maka hal itu jelas masalah serius.

Kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (1/2), Nasir menegaskan, peningkatan status terhadap Komisioner KPU tidak sekadar mengganggu jalannya tahapan Pemilu, tapi kredibilitas penyelenggara dan hasil Pemilu juga dipertanyakan.

Seperti diketahui, Arief dan Pramono dilaporkan ke polisi lantaran KPU tak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT terkait gugatan Oesman Sapta Odang (OSO).

Dalam putusan itu, PTUN memerintahkan KPU untuk tidak menggunakan dalam daftar calon tetap (DCT) yang lama, dan selanjutnya memasukkan nama OSO ke dalam DCT Pemilu 2019.

Nasir mengaku khawatir jalannya pelantikan Presiden oleh MPR pasca Pemilu nanti akan dipermasalahkan, karena anggota DPD yang notabene juga merupakan anggota MPR yang terpilih tidak memiliki dasar hukum. Pada gilirannya akan menimbulkan kegaduhan baru dan menimbulkan ketidakpastian dalam pergantian kepemimpinan nasional.

Untuk itu dia meminta Presiden Jokowi turun tangan, memanggil semua pihak, baik OSO, KPU, dan Bawaslu. “Presiden tak boleh (hanya) melihat yang semrawut kayak gini. Harus undang semuanya, tanya ini apa ini, ada apa ini. Kalian kok gitu. Itu presiden namanya,” tekannya.

Langkah itu menurutnya sangat penting, Sebab, bukan tidak mungkin antara OSO, KPU, Bawaslu memiliki tafsir yang berbeda-beda. “Dia (Jokowi) harus meluruskan tafsir-tafsir yang bengkok itu. Nanti kita lihat perlu atau tidak dikeluarkan Perppu,” pungkasnya, seperti dikutip dari rmol.