Bahaya, E-KTP Diperjualbelikan Bebas, DPR Panggil Mendagri

Nasional

NOTULA – Komisi II DPR RI sangat menyesalkan terjadinya jual beli kartu tanda penduduk (KTP) berbasis elektronik secara bebas. Sebab itu Menteri Dalam Negeri harus memberikan penjelasan resmi.

“Ini benar-benar kejadian luar biasa, dokumen negara bisa beredar di pasaran secara bebas,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, di Jakarta.

Politisi PKS itu juga menyatakan, persoalan E-KTP ini sudah sampai level berbahaya, karena berdasar informasi yang diterimanya, blanko E-KTP yang beredar luas benar-benar asli, sesuai yang dikeluarkan Dukcapil.

“Ini benar-benar sudah sampai level berbahaya,” tegasnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Dia mendorong adanya audit terhadap proses pembuatan KTP, mulai dari pemerintah, sampai vendor yang mengerjakan proyek ini.

“Pemerintah melalui BPK atau auditor independen harus segera mengaudit dan menangani secara serius, ayo rakyat juga harus ikut mengkritisi,” katanya.

Mardani juga menyesalkan maraknya isu seperti ini jelang Pemilu 2019. Selain bisa dimanfaatkan untuk tindakan kriminal, dia mengingatkan, permasalahan E-KTP seringkali punya dampak besar terhadap kisruh di berbagai Pemilihan Umum di Indonesia.

“Masalah E-KTP ini berdampak besar terhadap pemenuhan hak politik warga negara dan bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk menggandakan indentitas,” ujarnya.

Untuk itulah, imbuh dia, secepatnya Komisi II akan memanggil Menteri Dalam Negeri untuk dimintai penjelasannya.