Semua tulisan dari notulanews

Resmi Jabat Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat Diminta Uswatun Hasanah

NOTULA – Setelah dipercaya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) sejak 4 Juni lalu, Dr Ir Wahyu Hidayat MM akhirnya resmi menjabat Sekda Kabupaten Malang, menyusul persetujuan Mendagri dan dilantik Bupati HM Sanusi.

Wahyu, demikian ia akrab disapa, yang hingga kini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) itu, dilantik di Pringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang, Senin (20/7/20).

Usai dilantik, kepada notulanews dan mboislife, Wahyu menyatakan siap menjalankan tugas dan amanah sebagaimana disampaikan Bupati Sanusi pada sambutan pelantikan.

“Semua yang sudah disampaikan bupati tadi menjadi pedoman bagi saya dalam menjalankan tugas-tugas ke depan,” katanya.

Dalam sambutannya, bupati menaruh kepercayaan sekaligus memiliki harapan yang tinggi kepada Wahyu.

Sanusi meminta Wahyu Hidayat bisa meniru Rasulullah, menjadi sosok yang uswatun hasanah, menjadi teladan yang baik bagi jajaran ASN (aparatur sipil negara) di jajaran Pemkab Malang.

Saat membacakan poin-poin pakta integritas, Wahyu juga memaparkan kesiapannya memberi contoh dan teladan bagi jajaran di bawahnya.

Bupati juga meminta Wahyu memprioritaskan program pemerintah pusat dalam hal mendongkrak perekonomian daerah.

”Saya percaya, Sekda yang baru ini mampu menciptakan iklim investasi yang baik, agar gairah bekerja tumbuh, angka pengangguran berkurang, karena kesempatan bekerja di industri dan perusahaan-perusahaan serta kegiatan yang lainnya tumbuh,” papar Sanusi.

Bupati juga mengimbau kepada ASN di bawah jajaran Sekda agar bisa mendukung kinerja Wahyu Hidayat. Terkait itu, ia menyitir sebuah hadis terkait sikap ASN agar menghormati pimpinannya.

”Tidak termasuk golongan Rasul, bila ada atasan yang tidak mau mengasihi bawahan, begitu juga bawahan yang tidak menghormati atasan,” pesannya.

Ngawur, Penunjukan Prabowo sebagai Leading Sector Lumbung Pangan Nasional

NOTULA – Keputusan menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sebagai nakhoda lumbung pangan nasional oleh Presiden Jokowi dinilai sebagai keputusan ngawur.

Bahkan, penunjukan itu juga dinilai sebagai bukti penanganan tata kelola pemerintahan amatiran.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran, seperti dikutip dari rmol.id.

Dia berpandangan, seharusnya tugas yang diberikan kepada Prabowo itu ranah Kementerian Pertanian di bawah Syahrul Yasin Limpo.

“Dinilai dari sisi manapun, penunjukan itu tidak dapat dibenarkan. Secara teknis, ini ranah Kementan, bukan Kemenhan, maka yang seharusnya menjadi leader itu Menteri Pertanian,” jelasnya, Minggu (12/7).

Andi juga mengatakan, jika sekiranya program strategis nasional itu bersifat lintas kementerian, maka secara struktur seharusnya layak dinakhodai Menteri Koordinator (Menko).

Soal Menko mana yang layak, kata dia, hal itu tergantung tujuan dari program strategis nasional itu. Jika tujuan pengembangan lumbung pangan itu dalam kerangka kesejahteraan rakyat dan petani, maka yang relevan menakhodai adalah Menko Kesra.

Andi menambahkan, bila tujuannya memperkuat ketahanan nasional secara umum, maka yang tepat memimpin adalah Menko Polhukam.

Dan bila tujuannya memperkuat industri beras nasional, maka Menko Perekonomian yang lebih pantas menjadi leader.

“Jadi Menko yang lebih tepat memimpin kebijakan strategis nasional, yang bersifat lintas departemen. Bukannya Menteri Pertahanan,” tegasnya.

Purnawirawan TNI Tak Pernah Dukung RUU PIP

NOTULA – Purnawirawan TNI meluruskan kabar yang menyebut bahwa mereka turut mendukung RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) berganti nama jadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Kabar itu beredar setelah mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno bersama Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen TNI (Purn) Saiful Sulun dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berkunjung ke MPR, 2 Juli lalu.

Dikutip dari rmol.id, Saiful Sulun dan Kiki Syahnakri merasa perlu meluruskan sejumlah hal yang keliru dalam kabar tersebut.

Dijelaskan, pertama, kehadiran mereka ke MPR untuk mendampingi Try Sutrisno dan atas permintaan mantan wakil presiden RI itu.

Selain sebagai bentuk hormat kepada senior di TNI, kehadiran Saiful Sulun dan Kiki Syahnakri juga dalam rangka mendorong pimpinan MPR untuk mengkaji ulang UUD hasil amandemen 2002.

“Kedua, benar bahwa pada kesempatan itu dibicarakan juga tentang RUU HIP dan RUU PIP,” tegasnya, dalam keterangan klarifikasi yang diterima redaksi, Rabu (8/7).

Namun, tambah Saiful Sulun dan Kiki Syahnakri, posisi LVRI dan PPAD bersama organisasi purnawirawan TNI/Polri lainnya tetap konsisten menolak RUU HIP.

Mereka juga tegas memastikan tidak ada dalam dialog itu yang menyatakan bahwa purnawirawan TNI menyetujui usulan RUU PIP.

Sedangkan pernyataan Try Sutrisno tentang RUU PIP dalam jumpa pers setelah dialog ketika itu merupakan pendapat dalam kapasitas sebagai wakil ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

“Bukan atas nama purnawirawan,” tutupnya.

Pandemik Corona, Calon Tunggal Pilkada Diprediksi Meningkat

NOTULA – Pandemik Covid-19 diprediksi mempengaruhi meningkatnya jumlah pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala saerah (Pilkada) serentak 2020 ini.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan, penyebabnya adalah ruang interaksi sosial untuk kampanye terbatasi, akibat pandemik Covid-19.

Situasi seperti itu membuat Parpol lebih memilih bakal calon yang sudah punya bekal elektabilitas tinggi dan sumber daya yang kuat.

Seperti dikutip dari rmol.id, dia mengungkapkan, dampak negatif dari pandemik juga membuat sumber daya yang dimiliki para calon lawan di daerah semakin mengecil.

Modal mereka untuk mengikuti pesta demokrasi tidak signifikan, sehingga opsi mundur dari perhelatan Pilkada menjadi pilihan tak terelakkan.

“Tak menafikan keadaan pandemik bisa berakibat terjadinya calon tunggal di Pilkada 2020. Hal ini bisa menjadi kesempatan empuk bagi petahana dan keluarga untuk mengikuti kembali Pilkada dengan cara meraup dukungan semua partai di daerah, sehingga tidak ada lagi pesaing,” ujar Guspardi, Senin (6/7/20).

Legislator asal Sumatera Barat itu pun mengkritik adanya cara itu. Pasalnya, bisa berdampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat. Masyarakat disuguhi cara pandang politik yang mengedepankan menang adalah pilihan. Padahal, adu gagasan untuk kemaslahatan daerah adalah esensi dari digelarnya Pilkada.

“Pemilu dalam demokrasi itu apa? Itu kan pertarungan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain, bukan antara satu kotak dengan kandidat atau sebaliknya,” bebernya.

Dijelaskan juga, masyarakat masih sering menjadi korban akibat buruknya pola persaingan politik oleh para kandidat kepala daerah. Contoh nyata untuk hal ini adalah politik uang yang masih menjadi siasat terselubung para kandidat.

Padahal berefek buruk bagi demokrasi. Fenomena calon tunggal yang memanfaatkan situasi pandemik untuk maju sendirian di Pilkada menambah daftar metode culas yang berdampak buruk bagi demokrasi itu.

Guspardi mendesak agar cara seperti itu tak dilakukan jika ingin membangun daerah dengan baik.

“Saya sebagai anggota DPR tentu mengimbau kepada masyarakat, kepada para tokoh, apalagi para petinggi partai, untuk menghindari calon tunggal itu,” tegasnya.

“Kita kan harusnya adu konsep, adu gagasan mau dibawa ke mana daerah, mau dibawa ke mana masyarakat,” tutup Guspardi.

Jokowi Diyakini Segera Rombak Kabinet

NOTULA – Wacana reshuffle diyakini segera terealisasi. Salah satu yang meyakini perombakan kabinet bakal mawujud adalah Pakar Hukum dan Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam.

“Saya yakin Jokowi akan melakukan reshuflle secepatnya. Hal itu tidak dapat dipungkiri,” tutur Saiful Anam, seperti dikutip dari rmol.id, Sabtu (4/7/20).

Keyakinan Saiful Anam bukan tanpa dasar, karena ia mengaku mendapat informasi dari salah satu sumber di Istana yang tidak mau disebut namanya, bahwa akan ada orang baru masuk jajaran kabinet.

“Saya dapat kabar dari orang di Istana, ada beberapa orang yang akan diganti dan digeser dari pos sebelumnya. Orang yang tak mau disebut namanya itu bilang ada beberapa orang baru akan menduduki kursi menteri,” ungkap Saiful Anam.

Lalu siapa saja yang akan direshufle? Berdasar bisikan orang istana, sambungnya, diantaranya Mensos Juliari P Batubara, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkes Terawan Agus Putranto, dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.

Saiful juga menyebutkan, beberapa menteri lain yang kemungkinan akan dirombak atau digeser, antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menparekraf Wishnutama Kusubandio, dan Menag Fachrul Razi.

Sedang untuk orang baru yang bakal masuk jajaran kabinet di satu pos kementerian, menurut Saiful, ialah orang yang pernah berjasa untuk Jokowi.

“Salah satunya Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO, HM Darmizal. Namun, sumber itu tidak mau menyebutkan mau jadi menteri apa,” Saiful Anam mengakhiri.

Opsgab Pemkot Malang, Satu Reaktif Langsung Dikirim ke Rumah Isolasi

NOTULA – Operasi Gabungan (Opsgab) Covid-19 kembali digelar Pemkot, Polresta dan Kodim Kota Malang, Jumat (3/7/20) malam hingga Sabtu (4/7/20) dini hari. Satu pengunjung cafe di kawasan Lembah Dieng terkonfirmasi reaktif.

Pengunjung reaktif itu sudah dua kali menjalani rapid test dan hasilnya tetap reaktif. Untuk penanganan lebih lanjut, yang bersangkutan langsung dikirim ke rumah isolasi di Jalan Kawi.

Kota Malang yang sebelumnya masuk zona oranye, kini menjadi zona merah karena jumlah kasus Covid-19 mengalami peningkatan tajam. Update data persebaran pandemi Covid-19 Kota Malang per-3 Juli 2020 menunjukkan peningkatan konfirm positif sebanyak 17 orang.

Dengan begitu, total konfirm positif Covid-19 sebanyak 234 orang, dengan rincian meninggal 18 orang, tambah 1 orang dibanding sehari sebelumnya.

Selain itu, sebanyak 151 orang terkonfirm positif Covid-19 dirawat, bertambah 11 orang dari hari sebelumnya. Namun angka kesembuhan juga meningkat 5 orang, sehingga ada 65 orang sembuh dari covid-19 ini.

Sementara itu, angka Orang Tanpa Gejala (OTG) mengalami kenaikan sebanyak 23 orang, total menjadi 784 orang. Tingginya angka OTG ini mendapat perhatian, sehingga Pemkot, Polresta dan Kodim kembali menggelar Opsgab.

Wakil Walikota Malang Sofyan Edi jkarwoko, Kapolres Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata, dan Dandim 0833 Kota Malang, Letkol Inf Tommy Anderson, ikut langsung dalam tim Opsgab.

Dua tim menyisir bagian barat dan timur Kota Malang. Tim Barat menyisir mulai Mako Kodim 0833 di Jalan Kahuripan bergerak menuju Jalan Ijen, Jalan Jakarta, Jalan Kawi dan kawasan lembah dieng Kota Malang. Sedangkan Tim timur menyisir kawasan Stasiun, Bengawan Solo, Sulfat, Sawojajar, Ranu Grati dan Rampal.

Wakil Walikota Malang menyampaikan pentingnya Opsgab pemkot, TNI dan Polri. “Karena sangat mengkhawatirkan, karena itu saya bersama pak Kapolres, pak Dandim, malam ini melakukan langkah mendisiplinkan masyarakat dengan kegiatan rapid test ini,” katanya.

“Mohon dengan sangat, disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan ini sangat penting dan menentukan status zona Kota Malang kedepan” lanjutnya. Dia juga menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan masker, jarak jarak, dan pola hidup sehat, untuk menjaga imun tubuh.

Dalam Opsgab kali ini ada 134 orang menjalani rapid test di dua lokasi berbeda. Pada kafe pertama yang ada di Jalan Kawi Atas, tercatat 9 orang karyawan cafe non reaktif.

Sedang di lokasi kedua, yakni kafe di Jalan Lembah Dieng, tercatat 125 pengunjung dan karyawan cafe menjalani rapid test, dan 1 pengunjung reaktif.

Wawali: Rumah Isolasi Covid-19 Siap Digunakan

NOTULA – Wakil Walikota Malang, Ir H Sofyan Edi Jarwoko, didampingi Sekda Kota Malang, Drs Wasto, meninjau kesiapan rumah isolasi atau safe house bagi yang terpapar Covid-19, di Jalan Kawi 41 Kota Malang (3/7/20).

Pemkot Malang menyiapkan 60 sampai 76 tempat tidur di dalam rumah isolasi yang ditangani tim Satgas Covid-19 Kota Malang, dengan bantuan tenaga medis dari Yonkes 2/Kostrad yang berjumlah 25 orang.

Perkembangan data Covid-19 Kota Malang per-2 Juli 2020 tercatat OTG tercatat 761 orang, bertambah 27 orang dari hari sebelumnya. Sedangkan untuk positif Covid-19 ada 217 orang, bertambah 5 orang.

“Kita cek, langsung simulasi mulai pasien datang, diterima di tempat penerimaan pasien, masuk ruang poli yang sudah disiapkan tenaga medis dengan standar 3 APD, pemeriksaan, baru penempatan dan diputuskan di kamar berapa menginap dan di isolasi. Alhamdulillah sudah siap,“ tutur Wawali.

Lebih lanjut Wawali menambahkan kriteria pasien Covid-19 yang akan masuk di rumah isolasi di Jalan Kawi ini.

“Karena warga yang akan diisolasi masih memiliki fisik yang bagus, tidak sakit, karena kalau sakit langsung masuk rumah sakit, maka disiapkan perlengkapan mandi dan sebagainya, termasuk handuk, tapi dia harus merawat diri sendiri dan seterusnya,” rincinya.

Sementara Direktur RSUD Kota Malang, dr Umar Usman, mengatakan, rumah isolasi itu untuk mengantisipasi pasien Covid-19 yang terus bertambah.

“Kita sangat berterimaksih pada Pemkot Malang yang sudah antisipasi di depan ketika ada yang diisolasi mandiri di rumah dan rumahnya tidak memungkinkan, maka diisolasi di sini, dan ini mengurangi beban rumah sakit,” ujarnya.

“Dengan adanya ruang isolasi ini insya Allah mengurangi beban rumah sakit dan antisipasi seperti membuat petugas rumah sakit bisa tenang dan menimbulkan dampak yang secara psikologis kita siap, biarkan covid ada tapi pemerintah siap, imun, kuat, maka Covid positif bisa diisolasi semua. Seperti di RSUD yang sembuh sudah 12 orang dari yang positif itu,” pungkas dr Umar.

Wawali Ajak ASN Disiplin dan Tetap Obah

NOTULA – Untuk ketiga kalinya sejak diaktifkan kembali pasca PSBB, Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, antusias menggerakkan tubuh mengikuti dentuman musik dan panduan instruktur senam di halaman Balaikota Malang (3/7 /20).

“Ini (senam Jumat pagi) harus diikuti seperti halnya apel pagi. Sayangnya, saya perhatikan yang apel dan yang ikut obah (senam) tidak sebanyak sebelumnya (Senin – Kamis). Tidak boleh, setiap unit kerja (OPD) di sekretariat harus mengingatkan anggotanya, tegakkan disiplin,” paparnya, usai senm.

Bapak tiga anak itu juga mengingatkan kepada ASN untuk mewaspadai pergerakan Covid-19 di Kota Malang. Angka kasus sebanyak 217 (per 2 Juli 2020) tidak bisa dipandang remeh.

“Harus hati-hati, bisa jadi ada di sekitar kita. Hanya kedisiplinan yang mampu membentengi kita, sekaligus memutus angka kasus. Setiap ASN agar terlibat aktif mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19, maka saya minta semua ASN mengkonkritkannya,” tegas alumni SMA 3 Malang itu.

Ikut mendampingi senam, Sekda Wasto, Staf Ahli dr Asih TN, Kepala Bappeda Dwi Rahayu, Kabag Pemerintahan Prayit dan Kabag Humas Widianto.

Soal Usulan RUU HIP – Hasto Dan Rieke Dipolisikan, Begini Respons PDIP

NOTULA – Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan anak buahnya, Rieke Diah Pitaloka yang beken dengan panggilan Oneng, dipolisikan oleh tim Advokasi Anti Komunis (Taktis).

Kedua tokoh PDIP itu dianggap menjadi pengusul munculnya Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menanggapi itu, Ketua Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menjelaskan, setiap anggota Dewan berhak mengusulkan RUU, dan itu telah dijamin UU MD3 dan konstitusi.

“Setiap anggota DPR punya hak imunitas untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen,” jelas Basarah, usai menemui Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/20).

Seperti dikutip dari rmol.id, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, anggota Dewan tidak bisa dikriminalisasi haknya untuk mengusulkan RUU, sebab itu dia meminta pihak-pihak yang tidak sepakat dengan RUU usulan DPR dapat memberikan masukan, bukan mempolisikan.

“Jadi, enggak bisa ketika DPR menjalankan hak imunitasnya terus dikriminalisasi. Nanti orang enggak mau mengajukan RUU. Kalau enggak setuju RUU, diberikan hak untuk memberikan tanggapan, saran, termasuk melakukan koreksi. Nah, itu sistem bernegara kita yang diatur dalam aturan-aturan hukum,” katanya.

“Karena itu kita ikuti saja aturan perundang-undangan yang sudah kira sepakati bersama-sama ini,” imbuhnya.

Basarah menyiratkan, pelaporan terhadap Sekjen dan politisi PDIP oleh tim Taktis kurang tepat, lantaran anggota Dewan memiliki imunitas terhadap hukum dalam mengusulkan RUU, meski RUU itu disetujui atau tidak.

“Negara kita ini sudah menyepakati untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagi DPR diatur dalam UU MD3, semua aturan itu diikuti aja,” tutupnya.