NOTULA – Keputusan menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sebagai nakhoda lumbung pangan nasional oleh Presiden Jokowi dinilai sebagai keputusan ngawur.

Bahkan, penunjukan itu juga dinilai sebagai bukti penanganan tata kelola pemerintahan amatiran.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran, seperti dikutip dari rmol.id.

Dia berpandangan, seharusnya tugas yang diberikan kepada Prabowo itu ranah Kementerian Pertanian di bawah Syahrul Yasin Limpo.

“Dinilai dari sisi manapun, penunjukan itu tidak dapat dibenarkan. Secara teknis, ini ranah Kementan, bukan Kemenhan, maka yang seharusnya menjadi leader itu Menteri Pertanian,” jelasnya, Minggu (12/7).

Andi juga mengatakan, jika sekiranya program strategis nasional itu bersifat lintas kementerian, maka secara struktur seharusnya layak dinakhodai Menteri Koordinator (Menko).

Soal Menko mana yang layak, kata dia, hal itu tergantung tujuan dari program strategis nasional itu. Jika tujuan pengembangan lumbung pangan itu dalam kerangka kesejahteraan rakyat dan petani, maka yang relevan menakhodai adalah Menko Kesra.

Andi menambahkan, bila tujuannya memperkuat ketahanan nasional secara umum, maka yang tepat memimpin adalah Menko Polhukam.

Dan bila tujuannya memperkuat industri beras nasional, maka Menko Perekonomian yang lebih pantas menjadi leader.

“Jadi Menko yang lebih tepat memimpin kebijakan strategis nasional, yang bersifat lintas departemen. Bukannya Menteri Pertahanan,” tegasnya.

NOTULA – Purnawirawan TNI meluruskan kabar yang menyebut bahwa mereka turut mendukung RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) berganti nama jadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Kabar itu beredar setelah mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno bersama Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen TNI (Purn) Saiful Sulun dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berkunjung ke MPR, 2 Juli lalu.

Dikutip dari rmol.id, Saiful Sulun dan Kiki Syahnakri merasa perlu meluruskan sejumlah hal yang keliru dalam kabar tersebut.

Dijelaskan, pertama, kehadiran mereka ke MPR untuk mendampingi Try Sutrisno dan atas permintaan mantan wakil presiden RI itu.

Selain sebagai bentuk hormat kepada senior di TNI, kehadiran Saiful Sulun dan Kiki Syahnakri juga dalam rangka mendorong pimpinan MPR untuk mengkaji ulang UUD hasil amandemen 2002.

“Kedua, benar bahwa pada kesempatan itu dibicarakan juga tentang RUU HIP dan RUU PIP,” tegasnya, dalam keterangan klarifikasi yang diterima redaksi, Rabu (8/7).

Namun, tambah Saiful Sulun dan Kiki Syahnakri, posisi LVRI dan PPAD bersama organisasi purnawirawan TNI/Polri lainnya tetap konsisten menolak RUU HIP.

Mereka juga tegas memastikan tidak ada dalam dialog itu yang menyatakan bahwa purnawirawan TNI menyetujui usulan RUU PIP.

Sedangkan pernyataan Try Sutrisno tentang RUU PIP dalam jumpa pers setelah dialog ketika itu merupakan pendapat dalam kapasitas sebagai wakil ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

“Bukan atas nama purnawirawan,” tutupnya.

NOTULA – Pandemik Covid-19 diprediksi mempengaruhi meningkatnya jumlah pasangan calon tunggal pada pemilihan kepala saerah (Pilkada) serentak 2020 ini.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan, penyebabnya adalah ruang interaksi sosial untuk kampanye terbatasi, akibat pandemik Covid-19.

Situasi seperti itu membuat Parpol lebih memilih bakal calon yang sudah punya bekal elektabilitas tinggi dan sumber daya yang kuat.

Seperti dikutip dari rmol.id, dia mengungkapkan, dampak negatif dari pandemik juga membuat sumber daya yang dimiliki para calon lawan di daerah semakin mengecil.

Modal mereka untuk mengikuti pesta demokrasi tidak signifikan, sehingga opsi mundur dari perhelatan Pilkada menjadi pilihan tak terelakkan.

“Tak menafikan keadaan pandemik bisa berakibat terjadinya calon tunggal di Pilkada 2020. Hal ini bisa menjadi kesempatan empuk bagi petahana dan keluarga untuk mengikuti kembali Pilkada dengan cara meraup dukungan semua partai di daerah, sehingga tidak ada lagi pesaing,” ujar Guspardi, Senin (6/7/20).

Legislator asal Sumatera Barat itu pun mengkritik adanya cara itu. Pasalnya, bisa berdampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat. Masyarakat disuguhi cara pandang politik yang mengedepankan menang adalah pilihan. Padahal, adu gagasan untuk kemaslahatan daerah adalah esensi dari digelarnya Pilkada.

“Pemilu dalam demokrasi itu apa? Itu kan pertarungan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain, bukan antara satu kotak dengan kandidat atau sebaliknya,” bebernya.

Dijelaskan juga, masyarakat masih sering menjadi korban akibat buruknya pola persaingan politik oleh para kandidat kepala daerah. Contoh nyata untuk hal ini adalah politik uang yang masih menjadi siasat terselubung para kandidat.

Padahal berefek buruk bagi demokrasi. Fenomena calon tunggal yang memanfaatkan situasi pandemik untuk maju sendirian di Pilkada menambah daftar metode culas yang berdampak buruk bagi demokrasi itu.

Guspardi mendesak agar cara seperti itu tak dilakukan jika ingin membangun daerah dengan baik.

“Saya sebagai anggota DPR tentu mengimbau kepada masyarakat, kepada para tokoh, apalagi para petinggi partai, untuk menghindari calon tunggal itu,” tegasnya.

“Kita kan harusnya adu konsep, adu gagasan mau dibawa ke mana daerah, mau dibawa ke mana masyarakat,” tutup Guspardi.

NOTULA – Wacana reshuffle diyakini segera terealisasi. Salah satu yang meyakini perombakan kabinet bakal mawujud adalah Pakar Hukum dan Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam.

“Saya yakin Jokowi akan melakukan reshuflle secepatnya. Hal itu tidak dapat dipungkiri,” tutur Saiful Anam, seperti dikutip dari rmol.id, Sabtu (4/7/20).

Keyakinan Saiful Anam bukan tanpa dasar, karena ia mengaku mendapat informasi dari salah satu sumber di Istana yang tidak mau disebut namanya, bahwa akan ada orang baru masuk jajaran kabinet.

“Saya dapat kabar dari orang di Istana, ada beberapa orang yang akan diganti dan digeser dari pos sebelumnya. Orang yang tak mau disebut namanya itu bilang ada beberapa orang baru akan menduduki kursi menteri,” ungkap Saiful Anam.

Lalu siapa saja yang akan direshufle? Berdasar bisikan orang istana, sambungnya, diantaranya Mensos Juliari P Batubara, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkes Terawan Agus Putranto, dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.

Saiful juga menyebutkan, beberapa menteri lain yang kemungkinan akan dirombak atau digeser, antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menparekraf Wishnutama Kusubandio, dan Menag Fachrul Razi.

Sedang untuk orang baru yang bakal masuk jajaran kabinet di satu pos kementerian, menurut Saiful, ialah orang yang pernah berjasa untuk Jokowi.

“Salah satunya Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO, HM Darmizal. Namun, sumber itu tidak mau menyebutkan mau jadi menteri apa,” Saiful Anam mengakhiri.

NOTULA – Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan anak buahnya, Rieke Diah Pitaloka yang beken dengan panggilan Oneng, dipolisikan oleh tim Advokasi Anti Komunis (Taktis).

Kedua tokoh PDIP itu dianggap menjadi pengusul munculnya Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menanggapi itu, Ketua Bidang Luar Negeri PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menjelaskan, setiap anggota Dewan berhak mengusulkan RUU, dan itu telah dijamin UU MD3 dan konstitusi.

“Setiap anggota DPR punya hak imunitas untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen,” jelas Basarah, usai menemui Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/20).

Seperti dikutip dari rmol.id, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, anggota Dewan tidak bisa dikriminalisasi haknya untuk mengusulkan RUU, sebab itu dia meminta pihak-pihak yang tidak sepakat dengan RUU usulan DPR dapat memberikan masukan, bukan mempolisikan.

“Jadi, enggak bisa ketika DPR menjalankan hak imunitasnya terus dikriminalisasi. Nanti orang enggak mau mengajukan RUU. Kalau enggak setuju RUU, diberikan hak untuk memberikan tanggapan, saran, termasuk melakukan koreksi. Nah, itu sistem bernegara kita yang diatur dalam aturan-aturan hukum,” katanya.

“Karena itu kita ikuti saja aturan perundang-undangan yang sudah kira sepakati bersama-sama ini,” imbuhnya.

Basarah menyiratkan, pelaporan terhadap Sekjen dan politisi PDIP oleh tim Taktis kurang tepat, lantaran anggota Dewan memiliki imunitas terhadap hukum dalam mengusulkan RUU, meski RUU itu disetujui atau tidak.

“Negara kita ini sudah menyepakati untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagi DPR diatur dalam UU MD3, semua aturan itu diikuti aja,” tutupnya.