Auditor Rakyat Siap Audit Perusahaan Luhut dan Erick Thohir

Nasional

NOTULA – Menyikapi pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mempersilakan perusahaannya diaudit terkait dugaan bisnis PCR, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial menjawabnya dengan membentuk Auditor Rakyat.

Salah satu tokoh Auditor Rakyat, Ferry Juliantono, yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, mengatakan, sejumlah pihak telah menyiapkan Auditor Rakyat dan Kantor Akuntan Publik.

Menurutnya, Auditor Rakyat nantinya melakukan audit perusahaan PT GSI dan beberapa perusahaan lain terkait dugaan bisnis PCR yang melibatkan Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Secara formal, silakan Pak Luhut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kantor akuntan publiknya akan kami sediakan,” tegas Ferry, saat konferensi pers di Restauran Cikini Lima, Jalan Cikini 1 No 5, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/11/21) siang.

Ferry juga mengatakan, pihaknya membentuk posko pengaduan yang akan menerima pengaduan masyarakat maupun bukti-bukti kwitansi maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan PCR.

Seperti dikutip dari rmol.id, Ferry juga menjelaskan, sejak awal pihaknya menduga terjadi praktik kolusi dan nepotisme yang menjadi kunci dari masalah bisnis PCR yang melibatkan dua menteri Presiden Jokowi.

“Sebagai pejabat seharusnya yang bersangkutan dalam hal ini Pak Luhut dan Erick Thohir, tidak membentuk sebuah perusahaan baru untuk mengadakan PCR ini,” jelas Ferry.

Pengadaan PCR, tambah dia, diserahkan saja ke perusahaan BUMN. Untuk mengurai simpul masalah terkait pengadaan PCR, Ferry berpendapat perlu ada audit yang dilakukan langsung oleh unsur masyarakat.

Ferry yakin masyarakat akan segera mendapat kepastian apakah benar Luhut dan Erick Thohir terlibat bisnis PCR atau tidak.

“Segera dalam waktu yang singkat, silakan Pak Luhut sampaikan ke kami, kapan kami bisa segera melakukan audit terhadap perusahaan Pak Luhut itu,” pungkas Ferry.

Konferensi pers juga dihadiri mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, Anthony Budiawan, Refly Harun, Marwan Batubara dan sejumlah tokoh lainnya.