Apresiasi Pertemuan Kapolri-Dewan Pers, Teguh Santosa: Anggota JMSI Harus Profesional

Nasional

NOTULA – Organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyambut baik kesepakatan Dewan Pers dan Mabes Polri memitigasi polarisasi yang sangat mungkin terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan antara Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Mabes Polri, Selasa (21/6/22).

Pada pertemuan itu, kedua institusi menyoroti polarisasi dan keterbelahan masyarakat yang terjadi akibat penggunaan isu identitas dan diksi-diksi kebencian, juga informasi bohong atau hoax.

Ketua Dewan Pers didampingi Wakil Ketua, Agung Dharmajaya, serta anggota, yakni Yadi Hendriana, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, Ninik Rahayu, dan Sapto Anggoro.

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, Rabu (22/6/22), mengapresiasi pertemuan dan kesepakatan antara Dewan Pers dan Mabes Polri. Ia meminta semua media massa berbasis internet yang menjadi anggota JMSI memperhatikan sungguh-sungguh substansi pertemuan dan menjadikannya pedoman penting dalam berbagai pemberitaan seputar Pemilu 2024.

Polarisasi politik, kata mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu, merupakan sesuatu yang mungkin terjadi di arena Pemilu, karena pada hakikatnya Pemilu merupakan kompetisi politik untuk memperebutkan kekuasaan.

Bukan tidak mungkin, sambung Teguh, karena dipahami sebagai kompetisi politik yang legal, ada pihak-pihak yang menganggap berbagai cara dapat dilakukan demi memenangkan kompetisi, termasuk menggunakan dan memanfaatkan media massa dan profesi wartawan.

“Kita tidak boleh larut dan terjebak. Pemilu memang ajang perebutan kekuasaan. Tetapi harus diingat, Pemilu juga indikator penting dari demokrasi dan masyarakat sipil. Pertarungan atau kompetisi politik dalam praktik demokrasi harus mengedepankan keberadaban,” ujarnya.

“Negara demokratis yang genuine ditopang kompetisi politik beradab yang mengedepankan agenda-agenda kemajuan bersama,” sambung Teguh Santosa yang juga dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) itu juga menambahkan, bagi media massa, khususnya yang menggunakan platform digital, kata kunci agar tidak terjebak menjadi “mesin perusak” di arena Pemilu adalah profesionalisme.

Karena itu, dia meminta media massa anggota JMSI terus dan harus selalu memperhatikan Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, juga Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman yang disusun masyarakat pers nasional.

“Soal MoU antara Polri dan Dewan Pers yang tengah disusun menyusul pertemuan kemarin, saya yakin isinya untuk memperkuat kerja jurnalistik kita, agar media massa dapat benar-benar menjalankan fungsi sebagai aktor perekat kohesifitas di tengah masyarakat,” demikian Teguh Santosa.