NOTULA – Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) meminta masyarakat dan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden dari dua kubu bersabar menunggu hasil penghitungan suara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Langkah itu untuk menghindari terjadinya bentrok dan perpecahan anak bangsa di antara dua pendukung Capres-Cawapres.

“Quick count merupakan metode yang bagus untuk mengetahui sejauh mana hasil Pemilu. Namun quick count sangat bergantung dari manusianya. Bisa saja manusianya memiliki niat dan kepentingan tertentu,” kata Penasehat APDI, Mayjen (Purn) TNI Suprapto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/4).

Sedangkan real count atau perhitungan yang sebenarnya, lanjut dia, merupakan perhitungan yang nyata dan memenuhi persyaratan sekaligus lebih mendekati kenyataan. Kecuali, kalau ada keinginan-keinginan tertentu dari penguasa atau petahana yang dipaksakan.

“Bila ini terjadi, akan ada pelanggaran hukum yang besar dan membahayakan persatuan bangsa, sekaligus dapat mengganggu keutuhan negara,” tegasnya.

Sebab itu, APDI berharap pendukung maupun relawan dari dua kubu Paslon untuk bersabar. “Jangan merayakan dan mengklaim kemenangan sendiri-sendiri, sebelum ada pengumuman resmi dari KPU,” pintanya.

Sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu di Tanah Air, APDI berharap KPU menjaga integritas dan obyektivitas serta netralitas. Sehingga apapun hasil KPU dipercaya masyarakat.

Mantan Pangdam VII Wirabuana yang saat ini namanya menjadi Kodam XIV Hasanudin ini pun meminta lembaga survei menahan diri untuk tidak jor-joran menampilkan hasil quick count-nya kepada publik.

“Sebaiknya KPU dan Bawaslu juga meminta seluruh pengelola televisi untuk menghentikan sementara seluruh penayangan hasil hitung cepat. Hal ini penting untuk keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa,” sarannya, seperti dikutip dari rmol.co.

Sementara itu, Ketua Umum APDI, Wa Ode Nur Intan, menyampaikan alasan pihaknya meminta penayangan quick count dihentikan. Selain hasil hitung cepatnya belum valid dan belum mendekati kenyataan, juga tidak sedikit lembaga survei yang menampilkan hasil hitung cepatnya berafiliasi dengan Parpol dan kubu Capres tertentu.

Jurubicara APDI, Eman Sulaeman Nasim, menyarankan hitung cepat diambil alih perguruan tinggi yang diakui kredibilitas dan independensinya, seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) atau Universitas Brawijaya (Unibraw).

APDI sendiri merupakan lembaga pemantau Pemilu yang didirikan beberapa tahun lalu. Pada Pemilu 2019 ini, APDI merupakan lembaga pemantau yang tersertifikasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kami juga menggandeng pemantau internasional, agar mereka menyaksikan sendiri bagaimana proses Pemilu di Indonesia tahun ini, sekaligus memberikan penilaian dan menyuarakan di forum internasional,” papar Suprapto.